JAKARTA (17 Juni): Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem asal Aceh, Muslim Ayub, menegaskan bahwa pengembangan Lapangan Gas Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh melalui pemanfaatan fasilitas darat (onshore) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.Menurut Muslim Ayub, pengembangan South Andaman bukan sekadar proyek hulu migas biasa, melainkan momentum strategis untuk membangkitkan kembali perekonomian Aceh melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan industri pendukung, peningkatan investasi, serta transfer teknologi kepada generasi muda Aceh.“Aceh tidak boleh lagi hanya menjadi penonton di tengah besarnya eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya sendiri. Kita memiliki pengalaman sejarah yang harus menjadi pelajaran bersama agar kekayaan alam yang ada benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Aceh,” ujar Muslim Ayub di Jakarta, Rabu (17/6/2026).Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya dokumen yang menunjukkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama atau Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo melalui Surat Nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 tertanggal 9 Maret 2026.Dokumen tersebut menjadi perhatian publik karena sebelumnya Pemerintah Aceh melalui Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, diketahui telah menyampaikan surat kepada Menteri ESDM yang meminta agar persetujuan PoD ditunda terlebih dahulu sampai tercapai kesepahaman terkait konsep pengembangan South Andaman, khususnya mengenai pemanfaatan fasilitas darat di KEK Arun.Bagi Muslim Ayub, terbitnya persetujuan PoD tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh agar pengembangan proyek strategis tersebut dapat berjalan dengan dukungan seluruh pihak.“Jika benar persetujuan PoD telah diterbitkan sejak Maret 2026, maka publik Aceh tentu berharap dapat mengetahui sejauh mana aspirasi daerah telah menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat Aceh,” katanya.Legislator NasDem dari Dapil Aceh I ini menjelaskan bahwa Aceh pernah menjadi salah satu daerah penghasil gas terbesar di dunia melalui industri LNG Arun. Namun di sisi lain, masyarakat Aceh juga memiliki pengalaman historis mengenai ketimpangan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat lokal dibandingkan dengan besarnya kekayaan sumber daya alam yang dihasilkan daerah.Menurutnya, pengalaman masa lalu tersebut harus menjadi pelajaran berharga agar pengembangan South Andaman mampu menghadirkan keadilan ekonomi yang lebih baik.“Kita tidak boleh mengulangi kesalahan sejarah. Aceh pernah menghasilkan energi untuk Indonesia dan dunia, tetapi manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar. South Andaman harus menjadi koreksi terhadap masa lalu, bukan mengulang pola yang sama,” tegasnya.Informasi yang beredar menunjukkan bahwa gas dari Lapangan Tangkulo direncanakan diproses melalui fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di laut sebelum dialirkan melalui pipa bawah laut menuju Onshore Receiving Facility (ORF) di kawasan Terminal Arun, Aceh Utara.Meski demikian, hingga saat ini dokumen PoD secara lengkap belum tersedia untuk publik sehingga rincian mengenai skema pengolahan, investasi lanjutan, potensi hilirisasi industri, serta dampak ekonomi bagi Aceh belum dapat diketahui secara menyeluruh.Karena itu, Muslim Ayub menilai keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat dapat memahami secara utuh manfaat yang akan diperoleh Aceh dari proyek South Andaman.Ia menegaskan bahwa KEK Arun merupakan aset strategis nasional yang telah memiliki infrastruktur industri energi yang memadai. Pemanfaatan fasilitas tersebut diyakini akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, tumbuhnya industri pendukung, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.“Tujuan utama pengembangan South Andaman bukan hanya menghasilkan gas. Yang lebih penting adalah bagaimana proyek ini mampu menghadirkan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghidupkan kembali kawasan industri Arun, dan menjadikan Aceh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Indonesia,” ujarnya.Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Muslim Ayub mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan mencari solusi bersama. Ia berharap Pemerintah Pusat, khususnya Menteri ESDM, dapat mengambil peran aktif dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Aceh, SKK Migas, BPMA, Mubadala Energy, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.Menurutnya, pendekatan musyawarah dan koordinasi merupakan langkah terbaik untuk memastikan bahwa pengembangan South Andaman tidak hanya berhasil secara teknis dan ekonomis, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial yang kuat dari masyarakat Aceh.“Persoalan ini jangan dipandang sebagai pertentangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Yang dibutuhkan saat ini adalah membangun kesepahaman. Saya berharap Menteri ESDM dapat memfasilitasi proses mediasi dan koordinasi sehingga seluruh pihak dapat duduk bersama mencari formula terbaik bagi kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat Aceh,” katanya.Muslim menegaskan bahwa harapan tersebut sangat beralasan mengingat sumber daya alam yang dikembangkan berada di wilayah Aceh yang memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Oleh karena itu, keterlibatan dan aspirasi Pemerintah Aceh perlu mendapat perhatian dalam setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut.“UUPA merupakan bagian dari kesepakatan nasional yang harus dihormati bersama. Karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Aceh bukan hanya penting secara politik dan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari semangat penghormatan terhadap kekhususan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.Pada akhirnya, Muslim Ayub menegaskan bahwa keberhasilan South Andaman tidak hanya diukur dari besarnya produksi gas atau nilai investasi yang masuk, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.“South Andaman harus menjadi simbol kebangkitan ekonomi Aceh, bukan simbol terulangnya ketimpangan masa lalu. Ketika Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, investor, dan masyarakat berjalan bersama, maka proyek ini akan menjadi warisan pembangunan yang membanggakan bagi generasi Aceh di masa depan,” pungkasnya. (maulana/*)