KUDUS – Kegiatan reses anggota DPR RI Ali Mahir di Kabupaten Kudus tak sekadar diisi dialog dengan konstituen. Wakil rakyat asal Fraksi Partai Nasdem itu juga membagikan ribuan paket biskuit untuk ibu hamil dan anak sekolah. Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja itu mengatakan, bantuan biskuit tersebut diharapkan mampu menambah asupan gizi bagi ibu hamil dan anak sekolah. Sebanyak 1.060 paket biskuit dibagikan untuk warga di Kabupaten Kudus. Di Kabupaten Demak dan Jepara, masingmasing dibagikan sebanyak 660 paket biskuit. ‘’ Kesehatan menjadi fokus kami di Komisi IX, termasuk juga persoalan tenaga kerja dan kependudukan,’’ katanya, Minggu (13/7). Ali Mahir pada kegiatan dialog di Hotel Kenari Kudus juga menyoroti proses pengurusan sertifikat tanah yang masih lambat. Ia melihat banyak tanah pondok pesantren maupun tanah milik warga lainnya banyak yang belum bersertifikat. ‘’Masih sering kami mendengar pengurusan sertifikat tanah lama dan ribet. Kami telah berkomunikasi dengan Menteri Agraria agar pengurusan sertifikat bisa dipercepat. Jika masih lamban, kami minta kader melapor agar kami bisa menindaklanjutinya,’’ katanya. Pada kegiatan reses tersebut, Ali Mahir juga mendapat banyak masukan dari konstituennya. Sejumlah aspirasi masyarakat antara lain terkait usulan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk membangun rumah sakit khusus bagi pekerja. Ketentuan Hibah Masyarakat juga mengeluhkan sejumlah ketentuan yang memberatkan pada pengurusan jaminan kesehatan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pengetaan ketentuan hibah juga dikeluhkan masyarakat. Saat ini miliaran rupiah dana hibah tak bisa dilaksanakan karena ketentuan masyarakat penerima harus berbadan hukum. Jika ketentuan ini tidak direvisi, dipastikan Kemenkumham akan kebanjiran pengajuan badan hukum. Pelaksanaan hibah yang bertujuan membantu masyarakat nantinya juga tidak optimal. Ali Mahir mengakui banyak aturan yang masih memiliki kelemahan. Indikasinya banyak protes yang dilayangkan masyarakat. ‘’Yang terbaru terkait aturan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Berbagai masukan dari masyarakat ini akan kami bawa pada rapat-rapat Komisi IX dengan kementerian terkait,’’ katanya. (H62-24) Sumber: suaramerdeka.com