Jakarta – Tahun anggaran 2015 sudah hampir berakhir namun serapan anggaran oleh lembaga negara masih rendah. Bukan hanya belanja rutin kelembagaan negara yang tersendat, anggaran sosial untuk masyarakat pun turut tersendat. Kenyataan ini seperti yang terjadi di kementerian dialami Kementerian Sosial. Padahal kementerian ini yang paling banyak berhubungan dengan warga masyarakat secara langsung, khususnya kalangan yang tidak mampu. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, di Kompleks Parlemen, Senin, (7/9), Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dirjen Dayasos dan Gulkin), Kementerian Sosial mengakui baru 34,68 persen total anggaran yang mampu di realisasikan. Dari total anggaran hampir 1.6 triliun yang direncanakan untuk Dirjen Dayasos dan Gulkin, baru sekira 553 miliar yang berhasil direalisasikan. Dari nilai itupun hampir 46 persennya digunakan untuk alokasi fisik. Hal ini membuat anggota Komisi VIII Tri Murny mempertanyakan detail laporan realisasi anggaran yang disampaikan Kementerian Sosial beserta jajarannya. Politisi NasDem ini mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, dia sering ditanyakan perannya dalam memperjuangkan masyarakat. Khususnya terkait peningkatan taraf hidup masyarakat Banten, asal dapilnya. “Saya punya beban terhadap konstituen,” ujarnya. Membandingkan realisasi anggaran yang dilakukan oleh Dirjen Binasos dan Gulkin, Tri Murny mengatakan bahwa sampai awal September 2015 ini realisasi anggaran terbesar adalah untuk belanja rutin pegawai. Sedangkan untuk program inti dari dirjen sendiri baru 36,4 persen yang berhasil direalisasikan. “Dari Kemensos memberikan (anggaran bantuan) kepada anggota Kube, rumah tidak layak huni (Rutilahu), tapi sampai saat ini belum terealisasi (penuh),” tegasnya. Dari 24.661 target program dana bantuan untuk rumah tidak layak huni misalnya, dia menyebutkan baru 37,6 persen yang berhasil di realisasi. Atau baru sekitar 9.266 rumah yang berhasil dibantu. Mayoritasnya berada diperkotaan melalui Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaaan. Dia menekankan masalah realisasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan harus segera diatasi. “Agar masyarakat bisa lebih sejahtera. Karena anggaran dari pemerintah cukup besar untuk Dirjen Dayasos dan Gulkin” ujarnya mengakhiri.