Anggota DPR Pertanyakan Mangkraknya Pembangunan Jembatan Pasar Laban

12 MEI 2016, 02:30:11 WIB 2 MENIT BACA 1001
Padang - Berlarutnya pengerjaan proyek Jembatan Pasar Laban, Kecamatan Bungkus Teluk Kabung, Sumatera Barat, mendapatkan sorotan tajam dari angggota Komisi  VII Fraksi Partai NasDem Endre Saifoel. 
Kondisi ini sangat disayangkan olehnya, karena kehadiran jembatan tersebut sangat vital bagi masyarakat setempat. Padahal, saat peletakan batu pada 4 Maret lalu, direncanakan pembangunan akan rampung pada bulan Juni 2016.
“Bagaimana mau selesai jembatan ini, jika sekarang saja baru selesai 10 persen. Sedangkan bulan Juni  tinggal dua bulan lagi. Kasihan ratusan adik-adik kita di SDN 01 Pasar Laban masih harus menyeberangi  sungai atau memutar jalan saat mereka pergi ke sekolahnya,” ucap Endre saat meninjau proyek pembangunan jembatan itu, Rabu (11/5).
Endre menjelaskan, pembangunan jembatan itu sendiri merupakan bantuan CSR dari PT Pertamina sebagai mitra kerja komisinya di DPR. Hal ini beliau lakukan karena sudah menjadi bagian dari tanggungjawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
“Dana bantuan CSR dari PT Pertamina untuk pembangunan jembatan ini tidaklah sedikit, setahu Saya lebih kurang sekitar 4 miliar,” jelas pria yang biasa dipanggil Haji Wen ini.
Selain tidak menemukan satupun pekerja atau kontraktor, Endre juga mempertanyakan adanya posko bakti TNI Manungal  di proyek tersebut.
“Sebetulnya ini menggunakan bantuan CSR atau tidak? Kok ada posko bapak-bapak dari Korem 032 Wirabraja di sini. Kenapa ada dua kegiatan dalam pembangunannya? Bukannya dalam pembangunan ini sudah ditunjukkan satu kontraktor untuk menyelesaikan? Tentunya dalam hal bantuan CSR ini pihak Pertamina tidak mungkin berkontrak dengan TNI,” tanyanya kepada perwakilan depo Pertamina Padang yang juga hadir dalam kunjungan itu.
Setelah melihat secara langsung kondisi pembangunan jembatan yang mangkrak, Endre berencana akan mempertanyakan persoalan ini ke bagian CSR PT Pertamina di Jakarta.
“Ada apa yang sebenarnya terjadi. Jika pembangunan ini terus berlarut dan tidak selesai sesuai direncanakan bisa merugikan masyarakat Bungus. Apalagi ini dengan kondisi kosong melompong tidak ada aktivitas pekerjaan layaknya proyek  tidak bertuan,” pungkasnya.