JAKARTA (18 Juni): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima aspirasi mahasiswa Sumatra Barat (Sumbar) yang disampaikan melalui aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Sekarat', di Sumbar beberapa waktu lalu.Aspirasi tersebut diserahkan oleh DPRD Provinsi Sumbar ke Fraksi Partai NasDem DPR RI yang diwakili Thoriq Majiddanor (Jiddan) dan Cindy Monica, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).Jiddan yang juga anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, menegaskan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan diterima dan diteruskan kepada kementerian maupun lembaga terkait agar mendapatkan respons sesuai kewenangan masing-masing.“Kami akan menerima semua aspirasi yang disampaikan. BAM memang memiliki keterbatasan kewenangan, tetapi kami bisa meneruskan secara langsung kepada mitra-mitra terkait apa yang menjadi tuntutan dan meminta jawaban dari mereka,” kata Jiddan.Fraksi NasDem memandang aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan mahasiswa, sebagai bagian penting dalam proses pengawasan dan perbaikan kebijakan publik. Oleh karena itu, lanjut Jiddan, setiap masukan yang masuk melalui BAM akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia di DPR RI.Ia meminta seluruh tuntutan mahasiswa disampaikan secara lengkap agar dapat diteruskan kepada pihak terkait dan memperoleh jawaban yang jelas.“Silakan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan. Itu menjadi tanggung jawab kami untuk meneruskannya dan memberikan jawaban kepada masyarakat maupun mahasiswa di Sumatra Barat,” ujarnya.Jiddan juga memastikan koordinasi akan dilakukan dengan pimpinan dan anggota BAM DPR RI guna mempercepat proses tindak lanjut atas aspirasi tersebut.“Kami akan memberikan jawaban secepat mungkin. Tentunya kami akan berdiskusi dengan pimpinan BAM dan anggota BAM lainnya untuk memberikan solusi yang terbaik,” tegasnya.Dalam dokumen aspirasi yang diterima Fraksi NasDem DPR RI, mahasiswa Sumatra Barat yang tergabung dalam Aliansi BEM SB menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain evaluasi penggunaan APBN agar lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat, evaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.Selain itu, pembatalan revisi Undang-Undang Kepolisian (UU Polri), langkah konkret menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah, serta tuntutan agar pemerintah bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang dinilai berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, dan demokrasi.Melalui penerimaan aspirasi tersebut, Fraksi NasDem menegaskan komitmen untuk terus membuka ruang dialog dan memastikan suara masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di DPR RI. (yudis/*)