JAKARTA (21 Juli): Fenomena sepinya peminat sekolah dasar negeri (SDN) di berbagai daerah pada tahun ajaran 2026/2027 menjadi alarm serius untuk segera memperbaiki sistem penerimaan murid baru (SPMB) secara nasional. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan fundamental SPMB dengan mengedepankan analisis data terkini, terkait kesesuaian daya tampung dan potensi minat murid di setiap wilayah.Data Kemendikdasmen menunjukkan, kontraksi jumlah siswa SD yang signifikan, dari 27,58 juta murid pada 2011/2012 menjadi sekitar 23,9 juta pada 2024.Ironisnya, jumlah unit sekolah dasar justru meningkat dari 61.566 pada 2003 menjadi 72.470 pada 2024, menciptakan ketimpangan besar antara kapasitas dan jumlah siswa ."Perencanaan yang asimetris ini harus segera dibenahi. Jangan sampai pembangunan fisik sekolah tidak lagi sejalan dengan realitas demografis dan minat masyarakat," tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2026). Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, dibutuhkan sistem penerimaan murid baru yang cerdas, berbasis data, dan adaptif terhadap perubahan. "Penataan jaringan sekolah dasar negeri tidak bisa lagi dilakukan secara parsial," ujar Rerie. Data di lapangan memperkuat urgensi itu. Di Ngawi, Jawa Timur, misalnya, dari 470 SDN, rata-rata hanya mendapat 13-14 murid baru, dan satu sekolah bahkan nihil pendaftar.Di Kota Malang, Jawa Timur, tercatat 62 dari 195 SDN gagal memenuhi kuota, dengan 2.285 bangku kosong (27,46% dari total pagu). Di Bangli, Bali, tujuh SDN hanya terisi 3-6 murid. Bahkan di kota besar seperti Solo, Jawa Tengah, total ada 1.144 bangku kosong di jenjang SD. Selain itu, Rerie juga menyoroti pergeseran preferensi masyarakat sebagai faktor penting dalam mempersiapkan layanan pendidikan. Dalam satu dekade, jumlah siswa SDN merosot dari 22,4 juta (2016) menjadi 20,3 juta (2022), sementara siswa SD swasta justru tumbuh dari 3,1 juta menjadi 3,7 juta pada periode yang sama . "Ini indikasi jelas bahwa orang tua mencari layanan pendidikan yang lebih responsif. Sekolah negeri wajib meningkatkan mutu," tegasnya.Rerie mendorong sejumlah langkah strategis untuk mengatasi kondisi tersebut, seperti antara lain, peta jalan pendidikan berbasis data kependudukan yang akurat untuk menentukan letak dan kebutuhan sekolah, harus segera diwujudkan. Selain itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perlu penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran. "Data sudah berbicara. Sekarang saatnya bertindak nyata. Perbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari akar masalahnya, agar setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang adil dan bermutu," pungkas Rerie. (*)