Jakarta - Anggota Komisi VIII Choirul Muna sangat menyesalkan belum adanya laporan penyelenggaraan haji. Hingga saat ini, Kementerian Agama masih tertutup dalam pelaporan kemajuan pelaksanaan haji 2015. “Sampai saat ini belum ada laporan terkait persoalan-persoalan dalam pelaksanaan haji, karena nampaknya pihak Kemenag menutup-nutupinya dan tidak mau melaporkan kepada kami (Komisi VIII),” sesalnya. Choirul menegaskan akan menagih janji serta komitmen Menteri Agama dalam penyelenggaraan haji 2015. “Saya akan memegang komitmen pak menteri), bahwa walaupun Biaya Penyelanggaraan Ibadah Haji (BPIH) diturunkan secara pelayanan tidak (ikut) turun,” tegas Choirul Muna. Choirul sangat menyayangkan masih ditemukannya persoalan dalam penyelenggaran haji kali ini. Utamanya keterlambatan visa jamaah calon haji. “Kok masih saja ada persoalan-persoalan dalam penyelenggaran haji sedangkan saat ini sudah dalam (proses) pemberangkatan kloter. Sebetulnya penerbitan visa hanya persoalan teknis, masih saja lambat,” Kata Choirul saat dihubungi via ponselnya, Rabu, (2/9). Choirul menjelaskan bahwa keterlambatan visa disebabkan karena ketidaksiapsiagaan Kementerian Agama untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan dihadapi dalam penyelenggaran haji. “Dalam pengundian tempat untuk pemondokan saja, pihak daker Kementerian Agama sudah terlambat. Seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadhan. Tetapi hal tersebut baru dilakukan setelah Hari raya Idul Fitri, ya jelas penerbitan visa juga ikut terlambat juga,” sesalnya. Lebih jauh, Choirul Muna juga menyebut Kementerian Agama belum siap dalam menggunakan sistem komputerisasi haji (e-hajj) yang diterapkan Kerajaan Arab Saudi tahun ini. Padahal sejak 2014 sudah ditetapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi pilot project penerapannya. “Sistem e-hajj itu sangat peka sistemnya, sehingga paspor yang sudah dikeluarkan oleh imigrasi kemudian ditemukan sedikit saja ketidaksesuaian maka data calhaj itu akan tertolak oleh sistem tersebut. Selain data calhaj, sistem telah terpadu dengan data dimana pemondokan, menggunakan transportasi (bus) jenis apa dan sebagainya,” jelasnya. Legislator NasDem ini juga mendapatkan laporan tentang banyaknya transportasi yang tidak layak dan nyaman sebagai bus pengangkut jamaah haji. Laporan ini didapatnya langsung dari jamaah yang sudah berada di tanah suci.