JAKARTA (18 Maret): Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengapresiasi langkah pemerintah melalui Menteri Sosial yang berencana mempercepat penyaluran bansos ke masyarakat. Menurut Lisda, terobosan itu merupakan langkah yang ditunggu dalam percepatan penanganan bansos. Apalagi dalam memasuki Bulan Suci Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. “Kita menunggu langkah-langkah cepat dan terobosan dari Menteri dalam membenahi berbagai persoalan di Kemensos, terutama masalah penyaluran bansos ke masyarakat. Jadi kita apresiasi langkah awal dari ibu Menteri Risma, terutama bantuan tersebut sangat diharapkan masyarakat dalam persiapan jelang Ramadan dan Idul Fitri,†ujar Lisda dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/3). Namun, kata Legislator NasDem itu, masih terdapat sejumlah catatan dan desakan lainnya kepada Kementerian Sosial, terutama terkait data, sehingga masih ada bantuan yang tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, dibutuhkan ketegasan bagi Menteri Sosial agar persoalan itu dapat teratasi. “Hingga sekarang, persoalan data penerima bansos, belum juga terselesaikan secara tuntas. Mensos Risma diharapkan mampu menunjukkan karakter kepemimpinan yang tegas di Kemensos, setidaknya dalam hal penyaluran bansos secara cepat dan tepat sasaran,†tegasnya. Pemerintah berencana mempercepat penyaluran bansos untuk masyarakat. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menargetkan, bansos untuk bulan April 2021 dapat disalurkan pada pekan keempat bulan ini, bersamaan dengan realisasi bansos bulan Maret. “Sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,†kata Risma melalui keterangan tertulis yang dilansir dari laman presidenri.go.id, Rabu (17/3). Lisda menambahkan, masih terdapat persoalan dari kesejahteraan petugas, terutama pada koordinator daerah program sembako, yang hingga saat ini belum ada kepastiannya. Selain belum mendapatkan honor, mereka juga belum menerima surat tugas. “Ini perlu menjadi perhatian juga. Bagaimana nasib petugas sosial ini. Karena sudah tiga bulan belum terima gaji, bahkan kejelasan statusnya juga belum ada,†kata Legislator NasDem dari dapil Sumbar I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) tersebut. Keterlambatan tersebut, berdampak kepada menumpuknya stok bantuan sembako di gudang, karena pendanaan yang belum cair. “Jadi saya juga berharap kepada Kementerian Sosial agar tetap melanjutkan program tersebut, dan mendesak segera mengeluarkan SK sekaligus honor bagi petugasnya,†tegas Lisda. Sedikitnya, ada tiga jenis bantuan yang digulirkan pemerintah melalui Kemensos, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). “Bantuan-bantuan tersebut harus cepat sampai ke masyarakat (penerima) guna menstimulus daya beli serta mendorong upaya pemulihan ekonomi,†pungkasnya. (Bee/*)