YOGYAKARTA (30 Mei): Layanan pariwisata perlu transformasi berbasis digital untuk mencegah permainan harga yang dilakukan oknum nakal, kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi. Legislator NasDem tersebut mengemukakan itu menanggapi unggahan video netizen yang ramai disorot masyarakat lantaran saat berwisata kuliner di kawasan Malioboro Yogyakarta, harga yang dipatok terlalu mahal. Dalam unggahan itu, penjual pecel lele mematok harga tak wajar (nuthuk/getok harga) kepada wisatawan dari luar Yogyakarta. “Saya usulkan kawasan pariwisata menerapkan transaksi elektronik (digitalisasi pariwisata), agar tidak ada lagi pungutan liar, entah itu di parkir atau harga makanan yang dibuat nuthuk,†kata Subardi di sela perbincangannya dengan perwakilan rumah aspirasi miliknya di Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY, Minggu (30/5). Saat ini bank milik Pemda DIY, Bank BPD menerapkan transaksi elektronik di kawasan wisata Yogyakarta melalui aplikasi Qris Ultimate Automated Transaction (QUAT). Hanya saja, aplikasi untuk transaksi elektronik seperti pembelian tiket, souvenir dan aneka kuliner belum berlaku menyeluruh se-DIY. “Cakupannya perlu diperbanyak. Targetkan dalam beberapa bulan sudah terpasang di lokasi wisata mana saja. Digitalisasi di kawasan wisata akan memperbaiki manajemen wisata di Yogyakarta," kata anggota Komisi VI DPR RI itu. Untuk menyukseskan layanan digital ini, tambah Ketua DPW NasDem DIY itu, Pemda DIY disarankan gencar melakukan sosialisasi. Menurut Subardi, banyak pelaku wisata yang belum terbiasa dengan teknologi dan tidak mengerti penggunaannya. “Pemda perlu gencar sosialisasi. Aplikasinya harus disampaikan kepada para pelaku wisata agar tidak ada miss di lapangan. Yang jelas, sistem ini akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Uang yang masuk tidak akan bocor, semua transparan dan terinput rinci. Tidak ada permainan harga," tutur wakil rakyat dari dapil DIY itu. Soal penjual makanan yang nuthuk harga, belakangan muncul sikap resmi dari Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM). Organisasi itu menyatakan pelaku nuthuk harga bukan dari anggotanya. Subardi pun mengapresiasi sikap PPLM. Subardi menilai, organisasi itu menjadi bagian dari perkembangan Malioboro yang turut menjaga kenyamanan wisatawan. “Sejak awal saya menduga kejadian ini tidak mungkin dari anggota paguyuban. Saya tahu mereka menjaga reputasi Malioboro sejak puluhan tahun. Sebagai dukungan saya kepada mereka, rumah aspirasi saya di Kota Yogya kini diketuai salah satu mantan pengurus Koperasi Pedagang Malioboro,†pungkasnya.(NK/*)