JAKARTA (3 Juni): Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menilai tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari strategi diplomasi yang disesuaikan dengan tantangan dan dinamika global saat ini. Oleh karena itu, menurut Saan, frekuensi lawatan Presiden tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan pemerintahan sebelumnya.“Setiap pemerintahan memiliki strategi, urgensi, dan kepentingan yang berbeda dalam menjalankan diplomasi serta membangun hubungan dengan negara-negara sahabat,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).Legislator Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan, kebijakan luar negeri suatu pemerintahan selalu dipengaruhi oleh kondisi domestik maupun perkembangan geopolitik internasional yang terus berubah. Karena itu, pendekatan yang ditempuh setiap presiden dalam menjalankan diplomasi juga tidak sama.Menurut Saan, kondisi global saat ini yang penuh ketidakpastian menuntut Indonesia memperkuat hubungan dengan berbagai negara melalui diplomasi yang lebih aktif dan intensif.“Situasi hari ini mengharuskan Presiden membangun hubungan baik secara lebih intensif dan lebih serius. Karena memang terkait dengan kondisi di dalam negeri maupun kondisi global yang dinamikanya sangat tinggi,” ujarnya.Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu menegaskan, penilaian terhadap kunjungan luar negeri Presiden tidak bisa hanya didasarkan pada jumlah perjalanan yang dilakukan.“Tidak bisa dikomparasikan begitu saja, seakan-akan Presiden terlalu sering ke luar negeri. Yang harus dilihat adalah urgensi, kepentingan, dan tujuan strategis dari setiap kunjungan tersebut,” tegasnya.Saan menilai diplomasi tingkat tinggi menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi, investasi, perdagangan, hingga posisi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi perdebatan publik mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Berdasarkan sejumlah data yang beredar, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan sekitar 49 kunjungan luar negeri sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2024 hingga April 2026.Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengingatkan agar aktivitas diplomasi luar negeri tetap memperhatikan efektivitas serta keseimbangan dengan kebutuhan domestik. Namun, Saan berpandangan bahwa dalam konteks situasi global saat ini, langkah Presiden memperkuat diplomasi internasional merupakan bagian dari kebutuhan strategis nasional.“Karena itu, kita harus melihat kunjungan-kunjungan tersebut dalam konteks kepentingan bangsa dan tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)