Jakarta - Partai NasDem meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari jalan keluar menghadapi pro dan kontra terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate menyampaikan keinginan itu saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV DPR RI, Senin (5/3/2018). Menurutnya, DPR masih dimungkinkan mencabut pengesahan draf revisi UU MD3. "Bila ini dapat dilakukan pimpinan DPR dan dalam konsultasinya menemukan jalan keluar yang terbaik dengan mencabut kembali usulan tersebut, maka akan mendapat apresiasi dan dukungan hebat dari masyarakat," ujar Johnny di Gedung DPR, Jakarta, seperti dikutip dari tirto.id Polemik ihwal draf revisi UU MD3 mencuat karena keberadaan beberapa pasal kontroversi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menyatakan tak ingin menandatangani draf revisi UU MD3. Meski Jokowi tak menandatangani draf UU, beleid itu tetap akan berlaku. Namun, Presiden menegaskan, ia tidak ingin terjadi adanya penurunan kualitas dalam demokrasi. Berdasarkan hasil Revisi UU MD3, ada tambahan kursi pimpinan DPR, DPD, dan MPR. Pimpinan DPR bertambah satu, kemudian tambahan tiga pimpinan diberikan untuk MPR. Satu kursi juga ditambah untuk pimpinan DPD. Ketentuan ihwal tambahan kursi pimpinan diatur di pasal 84, pasal 15, dan pasal 260 draf UU MD3 hasil revisi. Tambahan satu kursi pimpinan DPR akan diberikan kepada PDI Perjuangan. Untuk tiga kursi pimpinan MPR, parpol yang akan mendapat jatah adalah PDIP, Gerindra, dan PKB. Tambahan pimpinan DPD akan dipilih dari dan oleh anggota melalui mekanisme sidang paripurna lembaga itu. Sumber: https://tirto.id/fraksi-nasdem-minta-dpr-cabut-draf-revisi-uu-md3-cFG