Jakarta - Anggota Komisi VII Kurtubi menyatakan, impor elpiji harus dikurangi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga. Pernyataan ini disampaikannya, menyikapi kebijakan impor gas elpiji yang masih menjadi kebijakan pemerintah hingga saat ini. "Penyerapan anggaran yang sangat lamban di Kementerian ESDM, salah satu penyebab mengapa pembangunan infrastruktur sangat minim. Terutama untuk daerah-daerah penghasil gas dan daerah-daerah yang dilalui oleh pipa induk gas, tetapi hingga saat ini rakyatnya belum banyak yang menikmati gas karena keterbatasan jargas," kata Kurtubi lewat pesan singkatnya, Minggu (9/8). Padahal, lanjutnya, lebih banyak rakyat yang bisa tersambung jargas, akan lebih bagus bagi negara. Hal ini karena ia akan mengurangi devisa untuk impor elpiji. "Contoh, daerah Prabumulih. Bupati sudah lama meminta kepada Pertamina/Pemerintah agar jargas disambungkan ke 32 ribu kepala keluarga yang membutuhkan, tapi hingga kini yang akan direalisir hanya sekitar 4.000 kepala keluarga untuk tahun 2016. Ini tentu sangat mengecewakan rakyat Prabumulih," kata Kurtubi. Untuk itu, politisi Partai NasDem ini berjanji menyampaikan hal ini kepada Pemerintah. "Saya (Fraksi NasDem) akan membawa masalah ini dalam Raker atau RDP Komisi VII dengan Menteri ESDM, Ditjen Migas dan Pertamina (nanti)," pungkasnya.