PAINAN (12 Januari): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, melaporkan kondisi terkini pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatra Barat kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Laporan tersebut disampaikan Lisda melalui pertemuan virtual (zoom meeting) langsung dari lokasi pengungsian di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Pessel pada Senin (12/1/2026).Lisda menyampaikan besarnya dampak kerusakan akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.Berdasarkan data rekapitulasi Pemerintah Kabupaten Pessel, total kerugian dan kerusakan akibat bencana tersebut mencapai angka fantastis Rp1,43 triliun.“Kami melaporkan langsung dari lokasi pengungsian bahwa kebutuhan masyarakat saat ini sangat mendesak. Sektor permukiman menjadi yang paling terpukul, dengan nilai kerusakan mencapai Rp29,2 miliar dan kerugian sekitar Rp5 miliar,” ujar Lisda.Ia merinci kerusakan infrastruktur akibat bencana mencapai Rp773,7 miliar. Selain itu, dampak sosial yang ditimbulkan juga sangat luas. Tercatat sebanyak 22.041 kepala keluarga atau 105.945 jiwa terdampak, dengan laporan satu orang meninggal dunia atau hilang.Pada sektor permukiman, sebanyak 19 unit rumah dilaporkan hanyut, 127 unit rusak berat, 49 unit rusak sedang, dan 142 unit rusak ringan. Sementara itu, 18.730 rumah lainnya sempat terendam banjir. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas publik, di antaranya 74 unit bangunan sekolah serta 25 fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan pustu.Tak hanya itu, sektor pertanian ikut terpukul. Lahan sawah seluas 418,05 hektare dan kebun jagung seluas 158,60 hektare rusak akibat terjangan banjir dan longsor, mengancam sumber penghidupan ribuan warga. Untuk penanganan dan pemulihan pascabencana, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama para pemangku kepentingan telah menyusun Rencana Identifikasi Pendanaan Kebutuhan (RIPK) dengan total anggaran mencapai Rp1.729.294.834.480 atau sekitar Rp 1,7 triliun.Dana tersebut direncanakan bersumber dari berbagai skema pendanaan, mulai dari APBD kabupaten dan provinsi, hingga dukungan pemerintah pusat. Kementerian Pekerjaan Umum diusulkan mendanai sekitar Rp396,5 miliar, sementara hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) dari BNPB diharapkan mencapai Rp1,2 triliun.Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, yang turut mendampingi Lisda di lokasi pengungsian, menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan dukungan dari pusat serta berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah daerah saat ini adalah mempercepat masa transisi menuju pemulihan.“Kami sudah menghitung secara rinci kebutuhan di setiap sektor, mulai dari sosial, infrastruktur, hingga ekonomi produktif. Total kebutuhan pemulihan memang besar, mencapai Rp1,7 triliun, karena kerusakan terjadi hampir merata di banyak titik,” kata Hendrajoni.Ia berharap dukungan politik dari DPR RI dan partai-partai di tingkat pusat dapat mempercepat proses pencairan dana hibah tersebut. Menurutnya, masyarakat sangat membutuhkan kepastian, terutama terkait hunian tetap dan perbaikan akses jalan yang terputus.“Saat ini masyarakat membutuhkan kepastian hunian tetap dan akses jalan yang layak. Kami berkomitmen mengawal setiap rupiah bantuan agar tepat sasaran dan masyarakat Bayang Utara bisa segera bangkit dari keterpurukan,” ucapnya lagi.Menanggapi laporan tersebut, Surya Paloh melalui sambungan virtual menginstruksikan seluruh jajaran Partai NasDem untuk bergerak cepat memberikan bantuan kemanusiaan serta mengawal proses penganggaran di tingkat pusat guna membantu masyarakat Pesisir Selatan.Dalam kunjungan tersebut, Lisda juga didampingi rekannya sesama Fraksi NasDem, Nurhadi. Nurhadi turut meninjau langsung kondisi pengungsian dan menyerahkan bantuan tunai sebesar Rp80 juta untuk mendukung operasional serta pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.Dengan dukungan politik dan kemanusiaan yang terus mengalir, pemerintah daerah berharap proses pemulihan pascabencana di Pesisir Selatan dapat berjalan lebih cepat dan kehidupan masyarakat segera kembali pulih. (Yudis/*)