JAKARTA (15 Maret): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, mendorong PT Pertamina untuk segera menyelesaikan buffer zone (zona penyangga) di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Pertamina diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi serta aparat terkait, sehingga dapat memitigasi risiko sesuai standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan (HSE) yang berlaku. Demikian disampaikan Martin seusai rapat kerja Komisi VI DPR dengan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3). “Di area (Integrated Terminal Jakarta) Plumpang, kita tadi minta supaya kebijakan buffer zone itu dilakukan. Ini memang membutuhkan kerja sama dari stakeholder yang lain, termasuk pemerintah provinsi dan instansi yang lain. Kita minta ini dilakukan maksimum dalam waktu tiga bulan, nanti kita akan monitor penyelesaian pelaksanaannya seperti apa,†ujar Martin. Tidak hanya itu, lanjut Martin, Komisi VI DPR meminta Pertamina melakukan safety audit dan roadmap terkait penanganan permasalahan di sembilan lokasi Pertamina Patra Niaga dan tiga lokasi PT Kilang Pertamina Internasional. “Kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Dirut Pertamina, dan Komisi VI meminta supaya penanganan terhadap keseluruhan korban dan warga terdampak dilakukan secara optimal. Kita minta supaya Pertamina melakukan safety audit dan juga roadmap terhadap keseluruhan fasilitas Pertamina,†tandas legislator NasDem itu. Terhadap para korban kebakaran di TBBM Pertamina Plumpang, Komisi VI terus mendorong Pertamina untuk terus melanjutkan penanganan korban secara optimal. “Baik itu dukungan terkait lokasi sementara ataupun apabila ada lokasi lain, dan juga kepada korban yang masih dirawat kita minta agar Pertamina melakukan atau bahkan melanjutkan secara optimal. Karena kita harus lihat juga keluarga atau anak-anak korban yang perlu dukungan dan perhatian khusus. Kita akan pantau terus,†pungkasnya. Dirut Pertamina Nicke Widyawati saat rapat menyampaikan bahwa Depo atau TBBM Plumpang, Jakarta Utara tidak bisa secara mendadak ditutup. Pasalnya, Depo Plumpang menjadi objek vital nasional yang memenuhi kebutuhan 790 SPBU di 19 kota/kabupaten. Oleh karena itu, untuk sementara pihaknya akan memperluas buffer zone atau zona pengamanan objek vital nasional. “Adapun untuk luasan buffer zone yang akan dilakukan akan mengacu pada standar safety yang harus dipenuhi. Tidak hanya Depo BBM Plumpang saja, ada beberapa daerah khususnya terminal BBM yang di kota-kota besar," papar Nicke. (dpr.go.id/*)