Jakarta – Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi setiap pemerintahan. Hanya saja, masa pemerintahan Jokowi-JK ini sudah secara jelas menerangkan visi pembangunan dimulai dari daerah pinggiran. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di daerah terpencil yang menjadi batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Ketua Fraksi NasDem DPR RI Viktor Laiskodat menyebutkan bahwa pemerintah harus memaksimalkan penyerapan anggaran, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan rencana APBN 2016 pada Jumat (14/08) lalu. Alokasi rencana anggaran terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejumlah Rp 103,81 triliun. “Postur anggaran 2016 yang telah direncanakan, nanti haruslah dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia di perbatasan. Ini juga berasal dari Musrenbang 2015,” ujar Viktor selepas menghadiri upacara bendera di Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan, Senin (17/08). Viktor menyebutkan, istilah wilayah terluar harusnya diganti menjadi daerah terdepan. Konsep daerah perbatasan harus menjadi representasi dan cerminan pembangunan Indonesia. “Bahkan ada lelucon yang mengatakan, jika ingin mengetahui mana wilayah Indonesia dan wilayah negeri tetangga di perbatasan, tinggal tunggu saja malam hari. Mana wilayah yang terang karena lampu dan hidup, itu negeri tetangga. Sedangkan wilayah yang gulita tanpa listrik, itu Indonesia. Nah, situasi ini sebetulnya adalah jeritan hati masyarakat perbatasan melihat timpangnya pembangunan, dianggap pemerintah tak beri perhatian," ungkapnya. Legislator asal NTT ini sangat mengharapkan pemerintahan Jokowi-JK tetap setia pada visi Nawacita, poin ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Viktor optimistis postur APBN tahun mendatang dapat mempercepat pembangunan di daerah perbatasan, khususnya di bidang infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pangan. Hal ini tercermin dari pemberian prioritas anggaran pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pertanian. “Program yang dicanangkan Presiden Jokowi 'Ayo Kerja' merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam realisasi program kerja. Selain itu juga mengimbau seluruh aparatur negara, baik anggota dewan, kepolisian, hakim dan jaksa, juga pemimpin daerah mengimplementasikan semangat yang sama,” serunya optimistis.