SLEMAN (3 Maret): Pemerintah daerah perlu mempercepat program vaksinasi massal. Program yang menyasar seluruh masyarakat itu pada umumnya bisa dilakukan bertahap dan beriringan dengan vaksinasi kelompok tertentu yang kini berlangsung agar kekebalan kelompok bisa cepat terbentuk. “Saya usulkan vaksinasi massal dipercepat sehingga target kekebalan kelompok juga cepat terbentuk. Kalau menunggu beberapa bulan lagi, khawatir pembentukan herd immunity terlalu lama dan penularan akan terus berlangsung,†kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, dalam keterangan tertulis, Rabu (3/3). Legislator NasDem itu mengusulkan manajemen vaksinasi massal bisa dilakukan dengan self assessment system, atau inisiatif masyarakat untuk mendaftar mengikuti vaksin. Sistem yang mengikuti mekanisme pelaporan pajak itu diyakini efektif mendorong masyarakat menyukseskan percepatan vaksin massal. Selain itu, cara seperti itu bisa dilakukan tanpa harus menunggu vaksin untuk kelompok prioritas selesai karena masyarakat bisa mengajukan waktunya sendiri. “Bisa saja dengan pola self assessment system untuk membangun kesadaran kolektif. Biarkan masyarakat berinisiatif untuk mendaftar divaksin. Tentunya pemerintah daerah perlu menyiapkan tahapannya dan alokasi vaksinnya,†tambahnya. Usulan itu, lanjut Mbah Bardi, sapaan akrabnya, didasarkan pada semangat gotong royong bahwa vaksinasi ini bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi ada peran aktif masyarakat. Ia optimistis percepatan vaksin massal tidak harus menunggu terlalu lama, apalagi diwacanakan baru digelar pada pertengahan tahun. “Sebagai bangsa gotong-royong, kita buktikan mampu. Di awal vaksinasi kita mampu lebih cepat dari negara-negara ASEAN. Bukan tidak mungkin vaksinasi massal bisa berjalan lebih cepat tanpa menunggu pertengahan tahun,†tutur Ketua DPW NasDem DIY itu. Terkait vaksin mandiri, Subardi mendukung langkah pemerintah yang saat ini sedang merumuskan aturan vaksin mandiri. Hanya saja, pemerintah tetap fokus dalam mempercepat vaksin saat ini. “Vaksinasi mandiri patut diapresiasi. Melibatkan swasta memang perlu karena tidak semua fasilitas pemerintah memadai. Apalagi swasta banyak terlibat dalam penanganan Covid sejak awal pandemi,†pungkasnya.(Nizar/*)