JAKARTA (17 Maret): Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sinergitas dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), BPJS Ketenagakerjaan dan pihak terkait dalam rangka meningkatkan perlindungan, pemulangan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai bagian dari upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, saat membacakan salah satu kesimpulan raker dan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo dan Managemen Pelaksana Kartu Prakerja di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3). Felly juga meminta pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kepulangan PMI yang bermasalah di masa pandemi Covid-19. Pemerintah juga perlu memfasilitasi pemulihan ekonomi purna PMI. "Pemerintah perlu mencari solusi terkait berbagai permasalahan yang terjadi pada PMI di masa pandemi Covid-19. Sedangkan untuk mengurangi PMI non-prosedural, pemerintah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI di daerah basis PMI dan berkoordinasi dengan Kemenaker serta Kementerian PAN-RB," kata Legislator NasDem dari dapil Sulawesi Utara (Sulut) itu. Kepada BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR mendesak untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakarjaan dari unsur PMI. "Meningkatkan pengelolaan iuran, kepesertaan dan melakukan terobosan baru dalam rangka menciptakan program inovatif dalam jaminan sosial tenaga kerja yang dapat menjawab berbagai tantangan aktual dunia kerja,†imbuhnya. Sedangkan terkait Kartu Prakerja, Felly mendesak Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja untuk menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat luas, terutama tentang cara mendapatkan kepesertaan, manfaat dan pelatihan yang disediakan. "Tingkatkan sinergi dengan pihak pihak terkait untuk lebih memberikan manfaat dan daya guna program kartu prakerja bagi masyarakat," kata Legislator NasDem itu lagi. (dpr.go.id/*)