JAKARTA (3 Maret): Industri Hasil Pengolahan Tembakau dan Lainnya (HPTL) harus diberi insentif karena telah berkontribusi bagi penerimaan cukai negara. “Harus fair menilai bahwa rata-rata pemasukan negara dari cukai tembakau juga besar, meskipun ada kritik terhadapnya. Makanya perlu ada insentif inovasi bagi industri olahan tembakau untuk pengembangan produk agar dapat diterima publik," ujar anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/3). Willy mengemukakan itu menyusul kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 12,5% yang berlaku sejak 1 Februari 2021, sebagai upaya untuk menambah kas negara. Pada 2019, industri HPTL yang didominasi pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menyumbang penerimaan cukai senilai Rp426,6 miliar. Sedangkan tahun 2020, dalam kondisi pandemi, kontribusinya tumbuh sampai 60% menjadi Rp680,3 miliar. Pada awal tahun ini, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau melesat signifikan. Per Januari 2021, penerimaan cukai rokok sudah mencapai angka Rp8,83 triliun atau tumbuh 626% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. "Industri HPTL yang cukup kompleks, bisa jadi peluang untuk masuknya investasi lebih banyak. Dengan kompleksitasnya, insentif ke industri HPTL juga secara simultan bakal mendorong industri lain seperti industri kimia, industri alat-alat kimia, sampai industri pengemasan," kata Legislator NasDem itu. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menambahkan, UU Cipta Kerja yang dihasilkan DPR bersama pemerintah, bisa jadi sarana mendorong investasi di sektor industri HPTL. Maka giliran pemerintah memanfaatkan kebijakan tersebut, sekaligus regulasi turunannya untuk menciptakan iklim investasi yang sederhana, mudah dan cepat, dan berperan aktif dalam menarik investor masuk ke Tanah Air. "Industri tembakau harus dilihat dengan lebih terbuka. Kita harus jujur dan adil menilai realitas, termasuk dalam hal produk hasil tembakau ini. Karena tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat,†tegas wakil rakyat dari dapil Jawa Timur IX (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu.(dpr.go.id/*)