Jakarta – Beberapa hari belakangan, media diramaikan oleh informasi rencana penyerangan kelompok teror Istalic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Indonesia. Sumber informasi itu berasal dari kelompok afiliasi peretas anonymous OpParisIntel, yang menyebut ISIS berencana menyerang Masjid Al Jihad di Karawang, serta Komunitas One Day One Juz. Terlepas berbagai kontroversi seputar informasi itu, anggota Komisi I DPR RI, Prananda Surya Paloh melihat kelompok radikal ISIS sangat mungkin memperluas terornya ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemungkinan itu terbuka, mengingat para pengikut yang selama ini mendukung kegiatan teror global secara terang-terangan, belum juga ditangani secara optimal. "Bukan dalam artian harus ditangkap, namun proses deradikalisasi terkait pengatasnamaan agama belum efektif dilaksanakan, sehingga banyak kader ajaran terror," jelas Prananda di sela kegiatan kunjungan ke Dapil-nya di Sumatera Utara, Selasa (24/11). Guna meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi teror, Prananda menegaskan bahwa proses penanggulangan dan antisipasi gerakan radikal ISIS bukan semata tugas Polri, TNI dan BIN. Lebih dari itu, proses antisipasi dan penanggulangan juga harus melibatkan kementerian terkait serta Pemerintah Daerah. Nanda mencontohkan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kepemudaan misalnya, bisa bersama-sama merintis gerakan deradikalisasi. Garis besar gerakan itu bersandar pada upaya mengungkap inti sari ideologi gerakan teroris, sehingga masyarakat bisa paham dan waspada dari awal. “Bagi yang sudah terinfeksi ideologi tersebut, agar bisa sadar dari pengaruh pemikiran negatif dan ter-deradikalisasi secara sistemis,†urai lulusan Monash University Australia ini. Legislator Fraksi Partai NasDem ini memberi beberapa karya ilmiah yang bisa menjadi rujukan dalam upaya upaya deradikalisasi sistemis itu. "Buku terbitan Wahid Institut yang mewakili umat NU, Maarif Institut yang menggambarkan suara umat Muhammadiyah. Ada juga buku yang diterbitkan oleh Gerakan Bhinneka Tunggal Ika pada 2009, berjudul Ilusi Negara Islam, bisa menjadi panduan deradikalisasi tersebut," ungkap Nanda. Secara umum, Nanda melihat dua cara bisa ditempuh guna menangkal pergerakan ISIS di Indonesia. Pertama, melalui kerjasama dan operasi intelijen skala global, di mana BIN terlibat di dalamnya. Kedua, melalui kebijakan deradikalisasi sistemik yang bersifat holistik dan agresif. “Holistik dilakukan oleh hampir semua bidang, dan agresif yaitu menyerang pemikiran negatif mereka dengan pemikiran positif, di media mana pun mereka muncul,†tegas Nanda. Kerja sama intelijen global dalam hemat Nanda, memungkinkan dilakukannya tindakan pencegahan dengan melibatkan pasukan khusus yang bekerjasama dengan kekuatan internasional. Langkah itu bisa dibarengi operasi sweeping dan hunting (pembersihan dan pemburuan, red) terhadap sel-sel teror ISIS yang sudah terbentuk di dalam negeri. Ada pun kebijakan deradikalisasi sistemik dilakukan melalui program yang terukur dan terstruktur, dengan melibatkan semua saluran dan badan negara. Langkah ini, dalam hemat Nanda akan mampu membersihkan pengaruh ideologi trans nasional teroris yang sudah lama berjalan dan cepat menjalar. Nanda optimis, kekuatan intelijen Indonesia mampu menjadi pionir dalam penanganan terorisme ini. “BIN punya potensi besar, mengingat SDM Indonesia yang berlimpah. Karena intelijen berdasarkan pada pemikiran manusia. Ini tinggal di asah lagi, dan BIN harus dapat bermain secara global. BIN baru ditangan Bang Yos (Sutiyoso, red) saya yakin bisa melakukan hal itu,†pungkas Prananda.