JAKARTA (19 Desember): Semestinya tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk menolak pemberian vaksin Covid 19 setelah pemerintah menggratiskan vaksin tersebut. Jika sebelumnya alasan penolakan karena harga vaksin mahal, kini pemerintah menggratiskannya sebagai bukti kepedulian terhadap rakyat di masa pandemi. Penegasan itu dikemukakan anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/12). Dia mengomentari keputusan Presiden yang memberikan vaksin gratis kepada masyarakat. Presiden Jokowi mengumumkan perubahan kebijakan pemerintah itu pada Rabu (16/12). Sebelumnya ada dua skema vaksinasi yakni vaksinasi gratis dan vaksinasi mandiri berbayar. “Salah satu kekhawatiran adanya vaksin mandiri berbayar adalah adanya masyarakat yang enggan mengikuti vaksinasi,†ujar Lisda. Meskipun vaksin diberikan secara gratis, pemerintah juga menjamin bahwa vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah yang terbaik. “Meskipun diberikan gratis, itu adalah vaksin terbaik. Jadi tidak ada lagi alasan untuk menolak vaksin,†kata anggota Komisi VIII DPR RI dari NasDem tersebut. Legislator NasDem yang juga Tim Pengawas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia tersebut menyatakan, alokasi dana dalam jumlah besar untuk vaksinasi perlu mendapat pengawasan ketat, baik oleh internal pemerintahan maupun oleh aparat hukum dan DPR. “Tentu pemerintah sudah menghitung cermat bahwa dengan menggratiskan vaksin tersebut tidak membuat stagnasi pembangunan di sektor lain karena anggaran tersedot ke vaksin. Namun demikian, alokasi anggaran vaksinasi tentu perlu adanya pengawasan yang lebih ketat,†tegas wakil rakyat dari dapil Sumatera Barat (Sumbar) I itu. Legislator NasDem itu juga menyatakan, dalam satu bulan ke depan, pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi vaksinasi gratis tersebut agar semua masyarakat yang masuk kategori wajib vaksinasi mengikuti program tersebut. “Seiring dengan sosialisasi, proses label halal dari MUI dan izin penggunaan vaksin dari Badan POM diharapkan tidak memakan waktu terlalu lama sehingga tidak menghambat vaksinasi nantinya,†sambungnya. Lisda juga berpesan kepada pemerintah, agar menyiapkan seluruh perangkat untuk memperlancar vaksinasi baik untuk distribusi vaksin ke daerah terluar, maupun tenaga relawan yang melakukan vaksinasi. “Pemerintah perlu membuat skema vaksinasi yang lebih detil dan rinci sehingga tidak terjadi tumpang tindih di lapangan,†tambahnya. Meski demikian, Srikandi NasDem tersebut tetap mengimbau masyarakat agar selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan, karena vaksinasi bukan berarti pandemi berakhir. (Bee/*)