Jakarta – Sudah 17 tahun Kabupaten Way Kanan berdiri sebagai kabupaten mandiri, terpisah dari kabupaten induknya yakni Lampung Utara. Menilik sejarahnya, Way Kanan lahir dan tumbuh dalam siklus “Big Bang of Decentralization†yakni momentum di mana Indonesia berada pada masa euphoria otonomi daerah yang dilakukan sangat cepat dalam kurum waktu tertentu. Tak pelak sejak tahun 1999 sampai tahun 2008 Way Kanan dan 182 daerah lainnya memilih untuk memekarkan diri. Mantan Bupati Way Kanan pertama yang juga anggota Komisi II DPR RI Tamanuri melihat bahwa Way Kanan berada pada pusara pembangunan yang dinamis. Usia 17 tahun untuk seorang manusia sudah berada pada masa puber yang sudah pandai bersolek. Bahkan 17 tahun bisa diartikan sebagai masa transisi menuju kematangan fisik dan mental. Begitupun dengan Way Kanan, Tamanuri menilai bahwa kabupaten yang berada di paling utara Provinsi Lampung ini harus bersiap menyambut masa kedewasaannya dengan memajukan perekonomian dan mensejahterakan rakyat. Meski menurutnya untuk mencapai itu banyak sekali tantangannya. “Kita akui bahwa memang itu tidak mudah. Persoalan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi momok besar,†ungkapnya dalam mengisi masa reses DPR di Kecamatan Gunung Labuh, Banjit dan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Senin (9/5). Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPD Partai Nasdem Waykanan Yusse Sogoran, Camat Baradatu Iwan Setiawan, Jajaran Forkopim Kecamatan, serta pengurus NasDem se-Way Kanan. Tamanuri memandang, Pemerintah Way Kanan perlu memfokuskan pembangunan fisik di daerahnya pada infrastruktur dan pembangunan sumber daya masyarakat. Sebab faktanya, kondisi jalan raya di Way Kanan sangat memprihatinkan. Perjalanan dari Ibu Kota Way Kanan ke Blambangan yang berjarak 140 km harus ditempuh lebih lama karena masih ditemukan jalanan yang rusak. Oleh karenanya, pembangunan fisik harus terus diupayakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebab jika ini terwujud, masyarakat akan mendapatkan aksesibilitas yang baik dalam menjalankan usahanya. “Saat ini kondisi jalanan 60%-70% dalam keadaan rusak, perlu perbaikan dan perlu juga diprioritaskan oleh pemerintah," ungkapnya. Adapun terkait SDM, Tamanuri mengungkapkan bahwa perlu pengembangan masyarakat berbasis ekonomi kecil untuk menciptakan masyarakat yang mandiri. Instrumennya bisa melalui Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh beberapa Bank-bank BUMN. “Saya menerima banyak keluhan bahwa masyarakat sulit mendapat bantuan modal usaha untuk mengembangkan UMKM. Belum persoalan sertifikat tanah. Hal ini akan saya tampung dan akan saya diskusikan di komisi," ucapnya. Berbagai tantangan pembangunan tersebut bagi Tamanuri sudah menjadi bagian dari paket kebijakan publik. Belum lagi pendanaan yang kecil dalam pagu anggaran yang juga masuk dalam tantangan. Oleh karenanya perlu melibatkan berbagai pihak seperti swasta dan pemerintah pusat untuk berbondong-bondong membangun daerah.