JAKARTA (11 Juni): Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mempertanyakan menurunnya kualitas sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, berbagai persoalan yang terus berulang, seperti peredaran narkoba, penggunaan telepon genggam ilegal, hingga penyalahgunaan wewenang, menunjukkan perlunya pembenahan serius di sektor pemasyarakatan.Willy menyoroti Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang menurutnya pernah mampu memantau kondisi lapas secara real time. Ia mempertanyakan mengapa sistem tersebut justru mengalami kemunduran.“Di zaman Menteri Amir Syamsuddin, sistem database pemasyarakatannya real time. Kenapa hari ini tidak bisa real time? Apa yang salah? Kenapa ini decline?” tanya Willy dalam rapat kerja Komisi XIII dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).Rapat tersebut terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).Menurut Willy, dengan teknologi saat ini, pengawasan lapas seharusnya bisa dilakukan lebih baik dan lebih terintegrasi.“Kalau dulu bisa real time, sekarang seharusnya lebih maju lagi. Semua CCTV bisa terkoneksi dalam satu dashboard. Itu bukan hal yang sulit,” katanya.Willy meminta Kemenimipas mengevaluasi berbagai celah pengawasan yang masih terjadi. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh.Selain itu, Willy juga mengkritik program yang diajukan Kemenimipas karena dinilai masih bersifat rutin dan belum menawarkan terobosan untuk mengatasi persoalan mendasar di lapas.“Ini programnya seperti business as usual saja. Tidak ada hal-hal yang out of the box untuk mengatasi persoalan yang ada,” tegasnya.Menurut Willy, persoalan overkapasitas lapas, peredaran narkoba, penggunaan telepon genggam ilegal, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan membutuhkan langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur.“Kalau hanya normatif ya begini-begini saja. Kami ingin ada program yang extraordinary dan terukur,” ujar legislator Fraksi Partai NasDem itu.Di sisi lain, Willy mengingatkan bahwa lapas tidak selalu harus dipandang dari sisi negatif. Ia menilai lembaga pemasyarakatan juga harus menjadi tempat pembinaan yang mampu mendorong perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik.“Kita tidak hanya mendengar kabar buruk tentang penjara. Yang penting bagaimana pembinaan itu berjalan dan menghasilkan perubahan yang positif,” katanya.Willy juga menegaskan Komisi XIII DPR belum dapat menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenimipas. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga tetap menjalankan semangat efisiensi yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.“Tentu usulan kenaikan anggaran belum bisa kita setujui. Kita sama-sama harus menjadi teladan dalam menjalankan spirit efisiensi,” pungkasnya. (yudis/*)