JAKARTA (7 Juli): Struktur pembiayaan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU yang lebih dari 50% anggarannya bergantung pada pinjaman (loan) luar negeri mendapat sorotan dari anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi. Menurut Erna, rumitnya prosedur administrasi utang asing berdampak langsung pada penundaan berbagai proyek pelayanan publik mendasar di daerah.Hal tersebut disampaikan legislator NasDem dari Dapil Bengkulu tersebut saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan eselon I Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Prasarana Strategis, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).Erna menegaskan, dampak nyata dari ketergantungan ini adalah terhambatnya pembangunan fasilitas dasar. Pemerintah terpaksa menunda pembangunan 80 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru yang memicu hilangnya kapasitas produksi 2.995 liter air per detik. “Dalam dokumen yang saya pelajari dan saya baca, pemerintah terpaksa menunda pembangunan 80 unit SPAM baru dengan potensi kehilangan kapasitas produksi sekitar 2.995 liter per detik dan membatalkan perluasan jaringan yang seharusnya melayani sedikitnya 3.700 sambungan rumah,” ungkapnya. Melihat besarnya dampak penundaan tersebut, Erna menilai pemenuhan hajat hidup orang banyak semestinya menjadi prioritas utama yang tidak boleh tersandera oleh rumitnya birokrasi pembiayaan luar negeri."Kalau kita tidak memperkuat struktur rupiah murni dalam pembiayaan di Dirjen Cipta Karya ini, masa kita harus bergantung kepada loan terus untuk membiayai pelayanan publik infrastruktur dasar ini?" tanya Erna. Untuk diketahui, rupiah murni merupakan sumber pendanaan APBN yang berasal sepenuhnya dari pendapatan internal negara, seperti hasil pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tanpa melibatkan utang atau bantuan asing. Dalam konteks anggaran ini, penguatan porsi rupiah murni dinilai sangat krusial sebagai modal mandiri pemerintah agar pembangunan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, seperti air bersih dan sanitasi dapat dieksekusi secara cepat, tanpa ada intervensi oleh rumitnya prosedur birokrasi dan administrasi pinjaman (loan) luar negeri.Selain air bersih, kerumitan administrasi utang ini juga membatalkan proyek 30 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang membuat 140.000 kepala keluarga kehilangan akses sanitasi layak.“Di sektor sanitasi, terdapat 30 unit instalasi pengolahan air limbah yang tidak dapat dibangun, sehingga sekitar 140.000 kepala keluarga kehilangan potensi akses sanitasi yang layak,” tukas Erna. Menurutnya, pemerintah harus memperkuat porsi Rupiah Murni yang berasal dari pendapatan internal negara agar eksekusi proyek air bersih dan sanitasi bisa berjalan cepat tanpa intervensi birokrasi luar negeri. Hambatan ini dinilai sangat ironis karena saat ini banyak daerah yang justru sedang berjuang mengatasi krisis air bersih. “Berdasarkan Pergub Bengkulu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem dan Penyediaan Air Minum, Provinsi Bengkulu itu masih membutuhkan penyediaan air minum dengan tambahan kebutuhan 39,2 persen," pungkasnya. (dpr.go.id/*)