BATAM (9 Juli): Posisi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam perlu diperkuat sebagai bagian dari daerah khusus di Indonesia. Oleh karena itu, Batam membutuhkan kepastian regulasi sekaligus dukungan kebijakan agar mampu berkembang secara optimal.Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/7/2026). Pertemuan yang berlangsung di Graha Kepri tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kepulauan Riau, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.Rifqi, sapaan Rifqinizamy menjelaskan, kunjungan kerja itu bertujuan menghimpun berbagai persoalan di Batam sebagai bahan penyusunan kebijakan dan penguatan fungsi legislasi maupun pengawasan DPR RI."Bagaimana kita memposisikan BP Batam dan Kota Batam sebagai bagian dari daerah khusus yang ada di Indonesia. Kita perlu memberikan proteksi bukan hanya melalui regulasi tetapi juga dalam berbagai kebijakan yang lain," katanya seusai pertemuan.Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Selatan I itu menegaskan seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan akan menjadi bekal penting dalam pembahasan berbagai regulasi yang sedang maupun akan dibahas di Komisi II DPR RI."Prinsipnya Komisi II DPR RI akan menjadikan ini modal kerja kami terutama di bidang legislasi dan pengawasan ke depan. Dalam bidang legislasi, ini akan menjadi modal penting bagi dirumuskannya berbagai macam undang-undang yang sedang dan akan dilakukan di Komisi II DPR RI," paparnya. Komisi II DPR berharap hasil kunjungan kerja spesifik tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan Batam sebagai kawasan strategis nasional sekaligus daerah dengan status khusus, sehingga pembangunan dan investasi dapat berjalan lebih optimal. (dpr.go.id/*)