Jakarta – Anggota Banggar dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Hatari meminta Bappenas membuat kerangka pembangunan nasional kearah yang lebih kongkrit. Hal ini agar apa yang menjadi targetan terukur bisa tercapai. “Jangan kemudian dalam rapat, kami (anggota banggar) hanya disuguhi Bappenas asumsi-asumsi kerangka pembangunan yang lebih bersifat khayalan dan ilusi,“ terangnya dalam rapat Badan Anggaran DPR dengan Bappenas, Senin (22/6), di Jakarta. Hatari mengingatkan Bappenas bahwa masyarakat lebih membutuhkan kebijakan pembangunan nasional yang dapat menyejahterakan dibanding konsep dan prosedur dari rancangan pembangunan itu sendiri. Ia menjelaskan, untuk memenuhi keinginan masyarakat, diperlukan kebijakan pembangunan yang memiliki stimulus dan daya ungkit peningkatan kesejahteraan secara nyata. Legislator dari dapil Maluku Utara ini menilai subtansi yang terpenting dari kehadiran negara bagi masyarakat adalah saat negara dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Bukan malah sebaliknya, hadir dengan plan pembangunan nasionalnya, namun menjadi malapetaka bagi masyarakat. Hatari juga memberi ukuran riil pembangunan yang menurutnya mampu secara nyata memberi kesejahteraan masyarakat. Ukuran yang digunakanya perimbangan antara pembangunan di daerah pulau jawa dan luar jawa. Ia memberi contoh pembangunan yang terjadi di daerah pemilihannya. “Ketika saya berkunjung khususnya ke daerah pemilihan saya, masih banyak ditemukan infrastuktur sosial yang rusak serta tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyrakat,” gugatnya. Disamping soal perencanaan yang kongkrit dan terukur, Mantan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Papua ini juga menekankan pentingnya Bappenas memiliki kontrol dan sinkronisasi antara program yang direncanakannya dengan program nawa cita pemerintahan Jokowi-JK. “Jika tidak ada pengontrolan dan pengawasan, pembangunan di daerah bisa saja meningkat tetapi akan menjadi timpang serta menimbulkan kesenjangan sosial, apabila pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang. Selain itu, seharusnya antara program dari kementerian itu tune in dengan apa yang menjadi program nawa cita pemerintah,” ujar Legislator asal Maluku Utara ini. Ahmad Hatari khawatir dengan posisi Bappenas saat ini. Menurutnya, saat ini posisi dari Bapppenas masih lebih bersifat sebagai transitory atau penghubung saja dengan program-program yang dilakukan oleh kementerian. Belum menjadi epicentrum perencanaan pembangunan. “Tidak adanya penyeleksian terhadap program yang menjadi prioritas di kementerian, kadangkala program dan kegiatan itu jauh dari apa yang menjadi target pembangunan yang disampaikan oleh Bappenas melalui RPJMN,” keluhnya. Lebih lanjut dia mengingatkan agar Bappenas menerapkan kontrol serta pengawasan yang ketat hingga tingkat bawah di pemerintahan daerah melalui Bapeda. Alasannya, menurut Hatari, sebagian besar kepala daerah juga merangkap kepala Bappeda, ini harus menjadi perhatian bagi Bappenas. “Masih Banyak ditemukan di daerah, karena tidak adanya kontrol dari Bappenas, maka dimensi dari perencanaan pembanguan yang tidak mendesak dan tidak penting menjadi prioritas dalam pembangunan di daerah, malah sebaliknya yang seharusnya menjadi prioritas dari perencanaan pembangunan dinomorduakan,” kecamnya. Dengan kondisi demikian, Hatari mengharapkan Bappenas agar tidak sepenuhnya begitu saja menerima laporan dari pihak Bappeda sebagai bahan dalam Musrebang. Seharusnya Bappenas melakukan pengecekan dan pengawasaan hasil dari program pembangunan tersebut.