JAKARTA (25 Juni): Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membangun daya saing melalui kualitas layanan, profesionalisme, dan tata kelola yang baik, bukan dengan mengandalkan fasilitas, prioritas, atau berbagai bentuk perlakuan istimewa yang berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei, Inspeksi, dan Sertifikasi (ID Survey), Kamis (25/6/2026).Menurut legislator NasDem itu, semangat kemandirian yang saat ini didorong Presiden Prabowo Subianto harus menjadi fondasi dalam pengelolaan BUMN. Karena itu, kebijakan streamlining dilakukan untuk mengoreksi praktik sinergi yang selama ini berkembang berlebihan hingga mendorong pembentukan berbagai anak usaha di luar bisnis inti perusahaan. Menurutnya, atas nama sinergi, sejumlah BUMN kemudian merambah berbagai sektor usaha yang sebenarnya dapat dijalankan oleh swasta, sehingga berpotensi mempersempit ruang tumbuh dunia usaha nasional.Meski demikian, politisi asal Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu menegaskan pihaknya mendukung upaya perusahaan untuk menjadi entitas yang mandiri, berkualitas, dan fokus pada bisnis intinya. Ia juga mengapresiasi kinerja keuangan perusahaan yang dinilainya menunjukkan fondasi bisnis yang sehat. Menurutnya, karakter bisnis survei, inspeksi, dan sertifikasi sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dibandingkan aset fisik semata. "Bisnis ini basisnya adalah kualitas SDM. Yang dijual adalah talenta, kemampuan, kecerdasan, inovasi, dan keahlian yang dimiliki. Karena itu, kekuatan utama perusahaan terletak pada kualitas sumber daya manusianya," kata Asep.Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu menilai target ID Survey untuk masuk dalam jajaran 20 perusahaan survei dan sertifikasi terbesar dunia sangat mungkin dicapai. Menurutnya, kunci untuk mewujudkan target tersebut adalah penguatan kualitas SDM, peningkatan mutu layanan, efisiensi, harga yang kompetitif, serta penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten. Ia juga mendorong perusahaan untuk terus memperluas pangsa pasar melalui peningkatan kapabilitas dan reputasi, bukan dengan mengandalkan perlindungan atau perlakuan istimewa.“Kita tentu ingin ID Survey terus tumbuh dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia. Tetapi pertumbuhan itu harus dibangun melalui kemampuan sendiri, kualitas layanan, dan kinerja yang unggul, bukan dengan budaya meminta perlakuan khusus. Ini soal mentalitas, karakter kelembagaan, dan semangat kemandirian yang harus kita bangun bersama," pungkasnya. (taufiq rohman/*)