JAKARTA, Media Center- Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh kader Partai NasDem  untuk turut mengawasi pemanfaatan dana desa se-Indonesia. Bersetelan Jas dengan pin Kepresidenan, Jokowi menjawab pidato Surya Paloh, dengan semangat. "Saya minta kader NasDem , terutama yang ada di DPC, ikut mengawasi. Ini tugas dari presiden," ujar Jokowi dalam pidato peringatan HUT ke-6 NasDem  sekaligus pembukaan Rakernas yang digelar di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017). Pernyataan Presiden tersebut langsung disambut sorak sorai fungsionaris partai se-Indonesia yang hadir di ruangan. Pihak panitia mengklaim, hadir 15.000 pengurus NasDem  dalam acara itu. Dalam pidato HUT ke-6 dan Rakernas NasDem  ke-IV di JIEXPO, Kemayoran, Jokowi menjelaskan, soal alokasi dana desa bakal difokuskan ke sektor padat karya. "Tahun depan dana desa sudah digelontorkan Rp 20 triliun, tahun kedua Rp 40 triliun, tahun ketiga, Rp 60 triliun," kata Jokowi. Jokowi sekaligus menitipkan pesan kepada para kader partai besutan Surya Paloh itu untuk turut menyampaikan pesan kepada akar rumput bahwa pemerintah sedang membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya melalui dana desa itu. "Ngawasinya itu sambil bisik-bisiki, memberikan semangat kepada masyarakat bahwa kesempatan kerja itu ingin kita buka seluas-luasnya," ujar Jokowi. Kebijakan soal alokasi dana desa dimanfaatkan bagi pembukaan lapangan kerja, lanjut Jokowi, diterapkannya mulai 2018. Kebijakan itu diambil karena rakyat di daerah menyampaikan kepada presiden soal kurangnya lapangan kerja. Oleh sebab itu, selain meningkatkan jumlah dana desa menjadi Rp 90 triliun di tahun 2018, Jokowi memutuskan anggaran per desa dialokasikan bagi pembukaan lapangan kerja. Tidak hanya dana desa, separuh anggaran yang ada di kementerian pun harus diorientasikan bagi pembukaan lapangan pekerjaan. "Ini sebetulnya untuk apa? Kita ingin peredaran uang di desa semakin besar," ujar Jokowi. Untuk itu dirinya membuat kebijakan supaya dana yang ada di kementerian dipadat karyakan setengahnya untuk desa. "Dana desa di Kemen PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan semuanya separuh anggaran yang ada digunakan padat karya. Agar membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Namanya padat karya cash," jelasnya.