JAKARTA (28 November): Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa problem utama hubungan pemerintah pusat–daerah terletak pada semakin lemahnya kapasitas fiskal di sebagian besar wilayah Tanah Air. Ia menyoroti ketergantungan daerah terhadap pusat yang kian membesar karena minimnya kewenangan dan rendahnya kemampuan pendapatan asli daerah (PAD).“Kapasitas fiskal daerah kita sangat lemah. Hanya sekitar empat persen kabupaten yang tergolong sehat, selebihnya bergantung penuh pada APBN,” kata Rifqi, sapaan Rifqinizamy, dalam paparannya pada kegiatan Laboratorium Gerakan (LAGA) Perubahan Partai NasDem di Akademi Bela Negara (ABN), Jakarta, Jumat (28/11/2025).Kegiatan LAGA Perubahan diikuti kader dan pengurus Fraksi NasDem dari Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Maluku Utara, dan DIY. Rifqi membuka pemaparan dengan menegaskan karakter Indonesia sebagai negara kesatuan, serta mengingatkan bahwa perdebatan Transfer ke Daerah (TKD) sering mengabaikan relasi kewenangan pusat–daerah. Ia menilai ironis ketika daerah tidak memiliki kendali atas sumber daya strategis seperti tambang dan hutan, padahal menjadi kontributor utama penerimaan negara.“Daerah menerima dana transfer dari pusat, padahal pendapatan itu berasal dari wilayah mereka sendiri. Namun perizinan dan konsesi tetap berada di pusat. Inilah akar ketergantungan fiskal kita,” ujarnya.Ia memperingatkan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode berat bagi daerah karena potensi penurunan TKD secara signifikan. Dengan APBD yang umumnya defisit pada sisi pendapatan, Rifqi menilai banyak Pemda hanya fokus pada realisasi belanja tanpa memperbaiki basis pendapatan. Jarak yang semakin jauh antara pendapatan dan belanja daerah tidak boleh dibiarkan.Sebagai solusi, Rifqi mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini, sekitar 70% BUMD berada dalam kondisi tidak sehat dan belum mampu berfungsi sebagai pilar ekonomi daerah. Ia meminta kader NasDem menjadi pelopor pembenahan BUMD agar mampu mengelola potensi strategis daerah secara optimal.“BUMD harus disiapkan dengan serius agar menjadi instrumen peningkatan fiskal daerah, bukan sekadar formalitas. Ini tugas politik sekaligus tugas pembangunan,” tegasnya.Rifqi juga menyinggung isu pemekaran daerah. Hingga kini terdapat 376 usulan daerah otonomi baru (DOB) yang masuk ke Kemendagri dan Komisi II DPR. Namun ia mengingatkan bahwa kebijakan pemekaran harus mempertimbangkan kesiapan fiskal dan kelengkapan regulasi turunan, mengingat lebih dari separuh DOB sebelumnya justru berkinerja rendah.“Tanpa perencanaan yang matang dan hitungan fiskal yang kuat, pemekaran hanya akan menambah masalah,” ujarnya.Isu Papua juga mendapat perhatian. Rifqi menyoroti ketidakadilan fiskal yang dialami beberapa provinsi di Papua dan mendorong peninjauan ulang formulasi Dana Bagi Hasil (DBH) Otsus. Dengan APBD sejumlah provinsi baru yang bahkan belum mencapai Rp3 triliun, ia meminta kader di kawasan timur Indonesia menjadi pionir penguatan fiskal daerah.Menutup paparannya, Rifqi menekankan pentingnya komunikasi politik yang sehat antara pusat dan daerah, serta menjaga integritas dalam urusan aparatur sipil negara, termasuk persoalan PKKK paruh waktu yang tengah ditangani Komisi II.“Sebagai politisi, kita wajib menjaga martabat dan integritas partai. Tugas kita adalah memperbaiki sistem, bukan menambah masalah,” pungkasnya. (Yudis/*)