Jakarta – DPR mengapresiasi 10 Program Unggulan dari Kementerian Agraria. Hal ini seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi II Syarief Abdullah Alkadrie. Menurutnya, sepuluh program tersebut sudah mencerminkan program Nawa Cita Presiden Jokowi. "Kami semua di Komisi II meresponnya dengan baik. Akan tetapi perlu pendalaman lagi mengenai sepuluh program tersebut," kata Syarief saat dihubungi lewat saluran telepon, Senin (8/6). Terkait anggaran yang diajukan, menurut anggota Fraksi NasDem ini sudah realistis. Syarief justru ingin mendorong agar ada penambahan anggaran lebih, karena permasalahan agraria di daerah cukup banyak. "Semisal di dapil saya, juru ukur saja tidak bisa kerja maksimal karena kekurangan personel. Belum lagi masalah hukum agraria, itu lebih banyak lagi," jelasnya. Dorongan di sisi anggaran, dalam pandangan legislator asal Kalimantan Barat ini dialokasikan untuk menambah infrastruktur kementerian, terutama kantor. Hal ini karena sebagai kementerian baru, ada sebagian kabupaten/kota yang belum terfasilitasi infrastrukturnya. Syarief menambahkan, saat ini anggaran Kementerian Agraria dibatasi oleh dana pagu kemenkeu. Oleh karena itu semua permasalahan sepertinya tidak akan bisa ter-cover di tahun 2016 nanti. "Tapi mudah2an pak FMB bisa memaksimalaknnya," ungkapnya. Usulan kenaikan anggaran Sementara itu usulan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional tahun 2016, naik sekitar 7,7% dari anggaran pagu indikatif. Jika pagu indikatif sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) Menkeu Nomor S-288/MK.02/2015 dan Menteri PPN Nomor 0082/M.PPN/04/2015 sebesar Rp. 7,219 triliun, maka tahun depan Kementerian Agraria mengusulkan anggaran sebesar 7,775 triliun. Penambahan ini digunakan untuk mengoptimalkan program kementerian yang disampaikan oleh Menteri Agraria, Ferry Mursyidan Baldan pada Rapat Kerja dengan Komisi II di ruang rapat komisi, Kamis (04/06) FMB, begitu sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa anggaran ini untuk mendanai 10 Program Kerja unggulannya. Kesepuluh itu diantaranya untuk: Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis. Program peningkatan sarana dan prasarana Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Program perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Program pengembangan infrastruktur keagrariaan. Program penataan hukum keagrariaan Program penataan keagrariaan Program pengadaan tanah. Program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Program penangan masalah agrarian dan tata ruang. Kesepuluh program unggulan tersebut dirancang demi terselesaikannya permasalahan agraria di Indonesia. Misalnya saja pada penyediaan lahan untuk pemerintah dan rakyat, pihaknya akan menginvetarisasi dan peregistrasian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T), redistribusi tanah, mengkonsolidasikan ranah, dan mengidentifikasi tanah. “Program unggulan kementerian untuk menjawab permasalahan pertanahan. Pada penyediaan lahan kementerian agrarian akan menginventarisir P4T sebanyak 3.275.000 bidang kemudian meredistribusikan tanah sebanyak 457.000 bidang, mengkonsolidasikan tanah sebanyak 11.500 bidang. Dan yang terakhir mengidentifikasi tanah terlantar” ujarnya. Program-program ini mendapat pengakuan sangat baik dari Pimpinan Komoso II Rambe Kamirul Zaman. Ia menilai bahwa program yang diusulkan Menteri FMB cukup luar biasa. "Wah, luar biasa sekali sepuluh programnya. Ya semoga program ini bisa mengentaskan permasalahan agraria di Indonesia,” harapnya. Rapat lanjutan antara Kementerian Pertanian dengan Komisi II DPR akan dilajutkan siang (8/6). Menteria Pertanian, nanti akan diwakili oleh pejabat eselon I Kementerian Pertanian/BPN untuk mengelaborasi lebih jauh dan detail program dimaksud.