Jakarta – Perlawanan terhadap kabut asap dalam skala masif saat ini menunjukan titik terang selepas Presiden Joko Widodo membuka keran bantuan dari luar negeri. Empat negara yang saat ini sudah antri untuk membantu adalah Singapura, Rusia, Malaysia, dan Jepang. Hal ini dirasa akan cukup berkontribusi dalam pemadaman sejumah titik api. Selain itu, bantuan juga dinilai akan memaksimalkan penanganan masalah kesehatan yang sudah berdampak luas di masyarakat. Anggota Komisi IV Hamdhani menyambut baik langkah yang sudah dilakukan oleh Presiden. Ia menilai sikap terbuka ini tidak lantas menurunkan pamor Indonesia sebagai negara yang besar karena hal ini tentu demi rakyat yang sedang dalam masa sulit karena tercekik kabut asap. “Saya menyambut baik langkah presiden. Sebetulnya memang Indonesia harus seperti ini jangan kemudian bersikap egois sebagai negara besar,†ujarnya saat di hubungi, Senin (12/10). Bantuan langsung berupa tim medis yang berpengalaman, termasuk peralatan yang dibutuhkan, dapat minimalisir dampak asap untuk individu. Legislator dapil Kalimantan Tengah ini berharap, kerjasama dengan keempat negara ini dapat segera terealisasi. “Banyak juga yang semestinya yang Indonesia perlu dari negara tetangga itu, dari kesehatan, sukarelawan, masker-masker yang bagus. Bagaimana training menghadapi api yang besar,†jelasnya. Dia  mengakui bahwa penanganan kebakaran hutan di lahan gambut dirasa sebagai sebuah hal yang kompleks. Ketinggian gambut di beberapa tempat bahkan mencapai 70 meter. Hal ini yang kemudian dapat memperumit persoalan kebakaran hutan karena sekam gambut dapat menyimpan bara beberapa tahun kedepan meski tidak ada kesengajaan melakukan pembakaran hutan. Dengan kompleksitas tersebut, Hamdhani menyebutkan bahwa peran serta negara tetangga sebagai sebuah komunitas dunia dibutuhkan demi solidaritas bersama. “Kompleks kalau berbicara lahan gambut, karena tanpa dibakar pun ketika musim kemarau datang, lahan akan terbakar. Apalagi persoalannya sekarang ada perusahaan yang membakar lahan. Uluran tangan negara tetangga ini lebih kepada solidaritas rasa kesamaan persoalan kemudian ikut bersama-sama menanggulangi asap,†ungkapnya. Sementara itu, Irma Chaniago, legislator Sumatera Selatan yang dapilnya juga sedang mengalami bencana asap, mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut dia, bantuan luar negeri memang sangat dibutuhkan Indonesia yang saat ini mengalami darurat asap. Akan tetapi bantuan tersebut harus juga terkontrol dengan baik agar tidak terkesan serampangan dalam menejemennya. Oleh karena itu, menurut Irma, negara seharusnya menetapkan darurat asap ini sebagai bencana nasional untuk bisa menciptakan penanganan yang lebih optimal. “Sangat baik sekali kalau memang ada bantuan dari luar negeri. Tapi memang sampai sekarang kan belum ada status bencana nasional, inilah yang akan menjadi penghambat sebetulnya. Jika saja bencana nasional itu diberlakukan untuk melawan asap, pasti akan sangat mudah bagi Indonesia mendapat bentuan secara internasional atau dari dalam negeri sendiri dalam instrument APBN,†ungkapnya. Masalah laten Karena kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi masalah laten saat ini maka Hamdhani meminta Dirjen Pengendalian dan Perubahan Iklim untuk segera dapat memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam APBN untuk dapat menanggulangi dan mencegah kembali berulangya kasus serupa di tahun-tahun mendatang. “Tolong di tindaklanjuti, yang paling penting anggaran di tambah. Pesawat-pesawat penyiram air yang ada juga di tambah. Kan sudah ada Rp 600 miliar di anggarkan oleh Komisi IV,†ujar Hamdani dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Pengendalian dan Perubahan Iklim Kementerian kehutanan, pada Kamis (8/10).