JAKARTA (3 Februari): Program Bantuan Sosial (Bansos) merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, penyaluran bansos masih ada yang tidak sesuai dengan aturan bahkan data penerima bansos dinilai kurang akurat. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem, Rachmad Gobel bertemu Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kantor Kemensos Jakarta, Selasa (2/2) mendiskusikan hal-hal yang menjadi permasalahan di lapangan terkait penyaluran program bansos untuk masyarakat miskin dan juga bansos untuk bencana alam. "Saat saya melakukan kunjungan ke dapil di Gorontalo, banyak masyarakat menyampaikan keluhan terkait penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu saya meminta kepada Bu Tri Rismaharini, perlu adanya validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) penerima bansos,†ungkap Rachmad Gobel. Dalam pertemuan tersebut, Legislator NasDem dari dapil Gorontalo itu meminta kepada Menteri Sosial, harus memperkuat mitigasi bencana alam di daerah-daerah rawan bencana di Indonesia termasuk di Gorontalo, sehingga dalam penyaluran bantuan tidak akan terlambat ke lokasi bencana. "DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. DTKS akan membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial," ungkap Rachmad Gobel. Dengan menggunakan DTKS, tambah Gobel, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. "Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial," pungkasnya.(Alfian/*)