JAKARTA (23 Juni): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, meminta Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) segera menyiapkan berbagai skenario kebijakan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian pembayaran kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Langkah tersebut penting agar program pembangunan daerah tetap berjalan meski menghadapi tekanan fiskal nasional.Menurut Fauzi, persoalan kekurangan pembayaran DBH tidak hanya dialami Sumatra Selatan, tetapi juga hampir seluruh daerah di Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah perlu bersikap realistis dan menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.“Seluruh provinsi, tidak hanya Sumatera Selatan, mengalami persoalan yang sama terkait DBH dan kekurangan bayar. Ini menjadi tantangan nasional yang harus disikapi secara realistis,” ujar Fauzi dalam RDPU Komisi XI DPR dengan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumsel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/6/2026).Legislator NasDem Dapil Sumsel I itu menegaskan bahwa DBH merupakan hak daerah yang dijamin dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Namun, kondisi fiskal nasional yang sedang menghadapi tekanan mengharuskan daerah memiliki strategi cadangan apabila realisasi pembayaran tidak sesuai harapan.Fauzi menyoroti masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat. Di sejumlah daerah, porsi transfer bahkan mencapai 90 hingga 95 persen dari total pendapatan daerah, sehingga keterlambatan atau kekurangan pembayaran dapat berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan.“Kalau transfer tidak berjalan sesuai harapan, tentu akan berdampak pada kemampuan daerah menjalankan program-programnya. Karena itu pemerintah daerah harus menyiapkan berbagai opsi dan mitigasi,” katanya.Untuk itu, Fauzi meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bappeda dan Badan Pendapatan Daerah menyusun dua skenario kebijakan fiskal. Pertama, jika kekurangan pembayaran DBH direalisasikan oleh pemerintah pusat. Kedua, jika pembayaran tersebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.“Kalau dibayar seperti apa langkahnya, kalau tidak dibayar seperti apa langkahnya. Itu harus dipetakan sejak sekarang sehingga daerah memiliki kepastian dalam menyusun kebijakan fiskal,” tegasnya.Selain menyiapkan mitigasi, Fauzi juga mendorong pemerintah daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Menurutnya, masih banyak potensi penerimaan daerah yang belum tergarap secara optimal, baik dari sektor barang maupun jasa.“Kita harus mulai menggali PAD secara maksimal. Potensi-potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal harus diperjelas dan dimaksimalkan agar daerah memiliki sumber pendapatan yang lebih kuat,” ujarnya.Meski demikian, Fauzi memastikan Komisi XI DPR RI akan terus memperjuangkan hak daerah atas kekurangan pembayaran DBH dalam setiap pembahasan kebijakan fiskal nasional.“Kami di Komisi XI tentu akan terus mendorong agar kekurangan pembayaran DBH dapat diselesaikan. Itu hak daerah yang harus diperhatikan pemerintah pusat,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)