Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Rabu (15/04), keberhasilan program lembaga yang juga mengatur soal Keluarga Bencana (KB) itu kembali dipertanyakan. Adalah Ali Mahir, Anggota DPR RI Komisi IX yang juga Fraksi NasDem mengutarakan pandangannya dalam sidang yang dipimpin oleh Syamsul Bachri dari Fraksi Golkar itu. “Sejauh mana perkembangan serta keberhasilan dan keberlangsungan program-program BKKBN", tanya Ali Mahir kepada Ambar Rahayu selaku Plt Kepala BKKBN. Menanggapi pertanyaan tersebut, Ambar Rahayu mengakui masih banyak kendala serta permasalahan terkait program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Salah satunya soal keberadaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD), yang saat ini baru ada di 20 Kabupaten/Kotamadya. Selain itu, Politisi NasDem dari dapil Jawa Tengah II juga mengeluhkan soal banyak masyarakat di daerah yang belum tahu program-program BKKBN. "Ini menjadi masalah bagi kami sebagai anggota dewan, ketika kembali ke daerah, banyak masyarakat yang bertanya tentang program BKKBN. Misalnya, soal konsep keluarga sejahtera, dan yang lainnya mengenai istilah generasi berencana. Akhirnya, kami berusaha menjawab dengan pengetahuan yang kami dapatkan sendiri,” ujarnya ketika ditemui oleh Media Center Fraksi NasDem usai rapat. Lebih jauh Ali Mahir mengungkapkan bahwa diperkirakan pada 2015, berdasarkan proyeksi penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta lebih dengan angka fertilitas sebesar 2, 37 anak. Maka, pada periode 2020-2045, Indonesia akan mencapai bonus demografi. “Nah, pada masa itu, Indonesia dituntut untuk menciptakan angka pertumbuhan yang berarti. Karena jika asumsi rasio yang menyatakan jumlah penduduk usia non produktif ditanggung oleh usia produktif, maka tingkat kebergantungannya sebesar 0,49, dan akan menurun pada periode 2020 ke atas. Jadi ini peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia,” cetusnya. Karenanya, menurut Ali Mahir, betapa pentingnya penerapan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga harus digenjot semaksimal mungkin dari sekarang. BKKN, lanjutnya, harus memberikan perhatian khusus tentang perlunya penguatan sisi advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. “Sudah banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu sosial berteriak kalau bonus demografi bisa menjadi ancaman sosial jika tidak diantisipasi dengan suatu kesadaran bahwa kita hidup juga demi keberlangsungan generasi nanti. Ini masalah serius loh,” ujarnya. Hal lainnya yang disoroti Ali Mahir, bahwa Komisi IX perlu mendesak pemerintah untuk segera menetapkan BKKBN yang definitif.