Jakarta - Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur maupun perekonomian di wilayah perbatasan Kalimantan dan Papua menjadi sorotan anggota Fraksi NasDem. Padahal, salah satu program Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK adalah semangat membangun dari pinggiran. Oleh karenanya, perlu ada pengembangan wilayah dengan upaya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinisi termuda di Indonesia mengharapkan setidaknya lima daerahnya yakni Kota Sebatik, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kabupaten  Apau Kayan, Kabupaten  Krayan dan Kota Tanjung Selor, ditetapkan sebagai daerah pemekaran. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR Ari Yusnita saat mendampingi gubernur beserta masyarakat Kalimantan Utara saat melakukan hearing dengan pimpinan DPD RI di  Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Selasa (19/09). Sebagai salah satu wakil rakyat dari daerah pemilihan Kaltara, Ari menegaskan bahwa dirinya beserta Fraksi NasDem DPR RI akan siap mendukung kelima daerah calon DOB tersebut. "Fraksi NasDem mendukung penuh DOB di Kalimantan Utara. Kelima DOB tersebut harus diwujudkan," katanya. Baginya, hal ini sudah menjadi sebuah keharusan dan prioritas bagi Kaltara. Apalagi jika dibandingkan dengan daerah perbatasan Malaysia yang berdekatan, kelima daerah ini masih jauh tertinggal. "Cukup memprihatinkan kondisinya, secara prasana pembangunan masih kurang. Untuk ke daerah tersebut harus menempuh jalan yang sangat jauh. Tidak hanya penunjang infrastruktur perekonomian, sarana pendidikan saja masih minim. Maka daerah-daerah perbatasan ini harus jadi perhatian kita bersama," tutur srikandi NasDem ini. Namun, dia meminta kepada seluruh masyarakat perbatasan untuk bersabar dan tetap bersemangat menunggu keputusan terkait DOB dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. "Terpenting, saya minta kepada masyarakat perbatasan untuk selalu menjaga Indonesia dalam bingkai NKRI. Saya yakin Pemerintah pasti akan mendengar keinginan dari masyarakat perbatasan dan segera mewujudkan DOB untuk pemerataan dan kesejahteraan ekonomi," tandasnya. Dalam kesempatan sama, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Nono Sampono mengatakan pembentukan DOB sangat penting bagi DPD RI. Setidaknya sudah 173 DOB telah diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat prioritas. "Percayalah DPD RI akan terus berjuang diantaranya DOB Kaltara. Kami minta semua bersabar ini pasti akan terwujud, tinggal tunggu waktu saja," ujarnya. Pertemuan yang berlangsung lebih kurang dua jam itu dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Ketua DPRD Kalimantan Utara, Bupati Nunukan Asmin Laura Hadi, Wakil Bupati Bulungan Ingkong Kai, Bupati Malinau Yansen serta Presidium dan perwakilan masyarakat lima DOB Kaltara.