Jakarta – Sejumlah kalangan menyuarakan kekhawatirannya terhadap Nahdhatul Ulama (NU) yang dinilai ditarik politis oleh kalangan tertentu. Sejak Muktamar di Jombang berlangsung beberapa waktu lalu, sejumlah protes terdengar menyuarakan keberatan atas NU yang menurut sebagian kalangan ditarik ke ranah politik oleh kelompok lainnya. Parahnya, kecurigaan atas ditariknya NU ke ranah politik belum selesai setelah penyusunan pengurus pusat. Tak kurang Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy menyatakan keprihatinannya terhadap politisasi di tubuh NU. Keprihatinan ini juga disampaikan oleh Hasan Aminuddin yang juga sebagai Mustasyar NU Kota Kraksaan, Jawa Timur. Hasan menyoroti kepengurusan PBNU masa khidmat 2015-2020 yang disusun oleh tim formatur dan telah diumumkan 22 Agustus yang lalu, tidak mencerminkan warisan para pendiri NU baik setelah dan sebelum khittoh 1926. “Kepengurusan hasil dari tim formatur Muktamar NU ke-33, tidak aspriratif dan sangat bertendensi politik kepada satu partai tertentu,” ungkapnya saat dihubungi melalui ponselnya, Jumat, (4/9). Seharusnya, sebut Hasan, bagi mereka saat ini sedang menduduki posisi publik kemudian terpilih menjadi pengurus PBNU maka konsekuensinya harus meninggalkan posisinya untuk totalitas dalam mengkhidmatkan dirinya untuk membangun organisasi. “Mereka harus memilih, kalau politisi ya harus mengundurkan diri dari partainya. Begitu pula kalau dia menteri maka juga harus mengundur diri dari posisinya. Jangan hidup seperti amphibi (dua alam) dong,” tekannya. Hasan yang juga anggota Fraksi Partai NasDem di DPR mengatakan bahwa indikasi partai tertentu ingin menarik NU ke ranah politik sudah terjejak sejak diselenggarakannya Muktamar NU di Jombang bulan Agustus lalu. Dia bahkan mengatakan bahwa Muktamar NU Ke-33 tahun 2015 ini adalah muktamar yang terburuk dan terjelek karena telah menghilangkan marwah dari NU sebagai sebuah organisasi sosial – keagamaan. “Saya selaku warga Nahdliyiin yang juga aktif menjadi Politisi di Partai NasDem sangat menyesalkan sikap kekanak-kanakan mereka yang berupaya mempengaruhi jalannya setiap tahapan persidangan di forum tertinggi NU tersebut. Mereka menganggap satu-satunya partai yang dilahirkan oleh NU dan mereka menafikan keberadaaan para politisi yang tersebar di partai yang lainnya,” sesalnya. Hasan menyampaikan walaupun terjadi dinamika di dalam Muktamar NU lalu yang membuat nampak gaduh. Namun, dia menyayangkan adanya upaya pihak (partai politik) tertentu yang telah mencampuri pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Jombang. Sikap mereka tersebut, lanjut Hasan, sangat berseberangan dengan hasil Muktamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010 yang lalu. Karena dalam keputusan Muktamar tersebut dinyatakan bahwa NU kembali ke khittoh 1926 dengan tidak berpolitik praktis dan sebagai gerakan sosial-keagamaan. Kedepannya, lanjut Hasan, jika komposisi PBNU tersebut tetap dilanjutkan bisa menimbulkan persoalan baru dalam perjalanan kepengurusannya. “Jika tetap dipaksakan, saya khawatir akan terjadinya pembangkangan struktur karena masuknya nama-nama yang masih kental dengan salah satu partai politik,” katanya. Saat ini warga Nahdliyyin, jelas Hasan, sangat membutuhkan peningkatan dalam bidang pendidikan serta kesejahteraan ekonomi. “Hentikan parpolisasi di kepengurusan PBNU”, tegasnya mengakhiri.