WATES (12 April): Percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan terwujudnya konektivitas antarsimpul transportasi, baik bandara, stasiun, pelabuhan, dan terminal diperlukan saat ini. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Wates, Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (10/4). Syarif menyebutkan, di DIY saat ini telah dan sedang dilakukan sejumlah pembangunan infrastruktur, baik yang mendukung konektivitas, seperti pembangunan Jalan Tol Jogja – Solo – Kulon Progo, pembangunan jalur lintas selatan, bandara International Kulon Progo, maupun pembangunan jalur kereta api Kedundang – Bandara Kulon Progo. "Kegiatan pembangunan itu diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarkawasan strategis pariwisata nasional di Yogyakarta dan sekitarnya serta demi mendukung pelayanan transportasi yang prima kepada masyarakat," ujarnya. Legislator NasDem itu mengatakan ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi V DPR dalam rangka mewujudkan infrastruktur dan transportasi yang berkinerja baik ke depan di Propinsi DIY. "Lokasi Bandara International Yogyakarta, Kulon Progo yang terletak di luar Kota Yogyakarta, tentu perlu dukungan fasilitas moda transportasi yang terintegrasi, baik moda transportasi darat maupun kereta api agar kinerja bandara ini semakin baik," katanya. Legislator NasDem itu menambahkan PT Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara diharapkan memberikan kinerja pelayanan bandar udara yang prima. "Hal tersebut guna memenuhi harapan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya manusia yang unggul dan fasilitas bandara yang baik," imbuhnya. Wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu menambahkan, Yogyakarta dan sekitarnya secara tektonik merupakan kawasan dengan tingkat aktivitas kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI meminta agar semua simpul transportasi dilengkapi dengan alat deteksi gempa dan tsunami demi keamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi. "Pembangunan yang dilakukan oleh mitra kerja Komisi V DPR RI di Yogyakarta ini diharapkan melibatkan masyarakat setempat melalui program berbasis kemasyarakatan demi mendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini," imbuhnya. Dalam kesempatan kunjungan kerjanya ke DIY, Komisi V DPR RI meninjau secara langsung pembangunan infrastruktur dan transportasi yang telah dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan SAR Nasional (Basarnas).(dpr.go.id/*)