Jakarta – Proses Pilkada serentak 2015 nanti hendak memasuki tahapan awal. Belajar dari pengalaman Pemilu 2014 yang lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diimbau untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Anggota Komisi II dari Fraksi NasDem, Tamanuri meminta kerja pengawasan Bawaslu dioptimalkan, terlebih lagi waktu yang dimiliki Bawaslu tak lagi panjang. Pelaksanaan pemilu 2014 meninggalkan sejumlah problematika pelanggaran pemilu. Tamanuri menilai permasalahan Bawaslu sangat kompleks, karena pilkada serentak merupakan konsep Pilkada yang baru akan diimplementasikan. “Pilkada serentak ini adalah tantangan bagi seluruh lembaga penyelenggara, bukan hanya KPU tapi juga Bawaslu. Persiapannya harus dipacu,” katanya. Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II dengan Bawaslu, Selasa (10/06) kemarin, Ketua Bawaslu Muhammad memaparkan, belum menuntaskan anggaran untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 269 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Tamanuri menilai situasi ini sangat riskan dan dilematis. Dari 269 daerah yang sudah terferivikasi, hanya 152 Panwaslu yang siap dalam hal pendanaan. Sedangkan sisanya dinyatakan belum siap. “Contohnya di salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Kebutuhan dana untuk Panwaslu di kabupaten tersebut mencapai 900 juta. Tapi kabupaten tersebut hanya menyediakan dana 300 juta,” ungkapnya. Mantan Walikota Way Kanan, Lampung ini juga mendorong Bawaslu merekrut anggota Panwaslu berdasarkan meritrokrasi. Ia meyakini dengan prinsip pemilihan personil berdasarkan kapasitas dan kemampuan ini akan berimplikasi positif terhadap kualitas penyelanggaraan pemilu. Tamanuri berharap Pilkada serentak nantinya berjalan secara profesional, jujur dan adil. “Pilkada serentak ini harus membawa iklim baik bagi demokrasi di Indonesia. Jadi kita harapkan seluruh lembaga yang terkait dengan pilkada serentak agar memaksimalkan fungsi dan kewenangannya,” tutupnya.