Jakarta – Fraksi NasDem mengapresiasi rencana pemerintah mengalihkan rezim subsidi tinggi konsumsi untuk pembiayaan infrastruktur pada pokok-pokok APBN 2016. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi NasDem, Johnny G Plate dalam pidatonya di Rapat Paripurna ke-30 DPR, Selasa (26/5). Kontras dengan pandangan fraksi lain yang menghendaki berlanjutnya subsidi konsumsi masyarakat sebagaimana pemerintahan sebelumnya. Johnny menyampaikan pandangan fraksi terhadap pokok-pokok APBN 2016 mendatang. Perspektif pembangunan dan penyerapan APBN yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi-JK sejalan dengan hasil review dan evaluasi Fraksi NasDem atas implementasi APBN-P 2015. “Diharapkan dengan bertambahnya anggaran, maka perbaikan infrastruktur khususnya pertanian dalam rangka swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur baru, dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang dapat menambah penerimaan pada sektor rumah tangga,” papapnya di hadapan peserta sidang. Menurut Kapoksi Komisi XI itu, Fraksi NasDem meyakini ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat membuka keran partisipasi publik yang lebih aktif. Hal ini dapat menurunkan indeks gini ratio menjadi 0,40 sesuai dengan target pembangunan APBNP 2015. Legislator asal NTT ini juga menyampaikan pelemahan perekonomian Indonesia, “Oleh karena itu diperlukan sinergitas kekuatan nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik domestik. Fraksi NasDem mendorong pemerintah untuk segera melakukan akselerasi penyerapan anggaran proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari alokasi dana kementerian atau lembaga dan dana transfer daerah termasuk percepatan pencairan dana desa.” Namun demikian, Fraksi NasDem, seperti disampaikan Johnny G Plate, juga memandang perlunya pemerintah untuk tetap mempertahankan pos anggaran bantuan sosial yang diamanatkan UUD 1945. “Pemerintah perlu validasi ulang catatan dan data Badan Pusat Statistik untuk mendukung implementasi kebijakan yang menyangkut rakyat banyak seperti bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah,” tegasnya. Dalam penyampaian pokok-pokok RAPBN 2016 di Sidang Paripurna DPR, Selasa minggu lalu (20/5), Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan beberapa asumsi makro RAPBN 2016. Dalam penjelasannya, menteri keuangan menyampaikan 6 asumsi makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5.8 -6,2 %, tingkat inflasi berkisar antara 4,0 dengan ± asumsi pergeseran 1%, tingkat suku bunga Surat Perbendaharan Negara (SPN) 3 bulan yang dipatok rentang 4,0 - 6.0 %, nilai tukar rupiah berkisar Rp. 12.800 - Rp. 13.200/ 1 dollar, harga minyak mentah Indonesia antara 60 – 80 USD / barel dan lifting minyak berkisar antara 830-850 ribu barel / hari serta lifting gas antara 1.100 - 1.200 barel / hari. Asumsi Makro APBN 2016 Terhadap asumsi makro ekonomi yang disampaikan pemerintah, Johnny G Plate yang menyampaikan pandangan Fraksi NasDem, memberi catatan tersendiri terhadap perhitungan tingkat inflasi. Fraksi NasDem mendorong pemerintah dan Bank Indonesia untuk bekerja sama menjaga tingkat inflasi yang terkendali dibawah 5 persen melalui upaya konkret. “Optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, membutuhkan kekompakan dan kerja keras pemerintah, selain itu NasDem mengingatkan perlunya BI tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Lifting minyak sebenarnya bisa ditingkatkan lagi, karena kita memiliki potensi,” tambahnya. Kapasitas belanja negara sebesar Rp 2000 triliun menurut Fraksi NasDem perlu disokong dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Untuk itu Fraksi NasDem mendorong DPR untuk segera mempercepat pembahasan revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan. Selain itu, Fraksi NasDem juga akan mendorong pembahasan RUU inisiasi DPR tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang telah digodok lama. “Ini untuk meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek dan menengah untuk pembiayaan infrastruktur,” jelasnya. Johnny menyampaikan dukungan Fraksi NasDem kepada institusi dan pejabat yang menjadi ujung tombak penerimaan negara seperti Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Senada dengan Jhonny, anggota Fraksi NasDem Komisi XI, Donny Priambodo menyatakan target penyerapan APBN-P yang diusulkan pemerintah memang menurun. “Menteri Keuangan pun sudah mengakui. Saya melihat bahwa penerimaan pajak menurun, ini terjadi bersamaan dengan turunnya penerimaan kita dari sektor ekspor, ditambah lagi dengan keadaan perekonomian global yang tak menguntungkan,” ulasnya. Donny mengevaluasi untuk memperbaiki performa peningkatan penerimaan negara, maka pemerintah harus memotong belanja negara. “Dengan memotong belanja di lembaga dan kementerian, atau jika masih tetap mengikuti rencana APBN 2015, pemerintah ujung-ujungnya harus utang. Hanya dua itu pilihannya.” Ia tak ingin menyalahkan pemerintah sepenuhnya, karena kondisi global pun memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Tapi pemerintah harus evaluasi apakah ada kebocoran anggaran, juga mempertimbangkan apakah perlu menaikkan pajak. Namun catatannya, bukan pajak tinggi bagi pengusaha kecil menengah, lho. Pemerintah justru berkomitmen untuk menggenjot masyarakat memulai usaha,” jelasnya lebih lanjut. Secara khusus, anggota Komisi IV Fraksi NasDem, Hamdani memberi perhatian terhadap dana bagi hasil perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2004. Hamdhani menyampaikan adanya keinginan dari 18 provinsi yang menghendaki perubahan mendasar dalam UU tersebut. Ia meminta agar pendapatan negara dari sektor perkebunan dapat dimasukkan sebagai komoditas yang dibagikan ke daerah. “Saat ini, pembagian tersebut hanya baru dari sektor kehutanan, perikanan, tambang dan energi yang terbarukan,” tutupnya.