Jakarta - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II bergulir dalam sepekan terakhir. Wacana ini dihembuskan oleh Komisi III DPR seiring penggeledahan kantor PT Pelindo II oleh Bareskrim Polri, yang diikuti mutasi di tubuh kepolisian. Banyak pihak menyebut mutasi itu tak terkait penggeledahan PT Pelindo II, tapi toh wacana Pansus terus menggelinding. Menyikapi hal tersebut, anggota DPR Johny G. Plate memaparkan bahwa persoalan yang terjadi di Tanjung Priok harus dilihat dari kacamata lebih besar. Dia menyebut Pelindo II sebagai pintu dari seluruh transaksi ekonomi nasional, tempat masuk dan keluarnya barang dan jasa di negara kita. Johny juga memaparkan bahwa perekonomian suatu negara bisa diukur dari pelabuhannya. Dalam hal ini Tanjung Priok, pelabuhan di mana Pelindo II memiliki otoritasnya, tercatat sebagai pelabuhan utama di Indonesia. “Coba tanya transaksi importasi dan eksportasi di Pelindo II, itu hampir sama dengan neraca perdagangan negara kita,” ungkap Johny. Oleh karena itu, legislator asal Nusa Tenggara Timur ini berpendapat, jika ingin mengungkap kasus-kasus di Pelindo II, maka harus mencakup ruang lingkup lebih luas. Dalam lingkup yang luas tersebut, pansus juga akan mengkaji persoalan dwelling time, importasi dan eksportasi, yang semuanya terkait dengan neraca transaksi perdagangan dalam negeri. Dengan skema itu, akan terlihat juga berbagai hambatan-hambatan yang memengaruhi iklim perekonomian kita. Karena cakupannya yang sangat luas maka persoalan Pelindo II juga akan melibatkan Komisi V (perhubungan), Komisi VI (BUMN), dan khususnya Komisi XI (Penerimaan Negara). Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR ini menegaskan, pembentukan pansus harus terkait dengan upaya perbaikan ekonomi nasional. Kalau pansus dibentuk hanya untuk menyikapi kasus-kasus kecil, itu hanya akan buang-buang waktu saja. Dalam hematnya, persoalan korupsi mobile crane yang berhembus seiring wacana pembentukan Pansus Pelindo II hanyalah kasus kecil yang kurang signifikan. Mengenai sikap faksinya, Johny menjelaskan bahwa Fraksi NasDem akan meneliti kasusnya terlebih dulu. Dia sependapat bahwa kasus itu harus dibuka, tapi sekali lagi dia berpendapat bahwa tidak setiap kasus hukum harus dibarengi dengan pembentukan pansus. “Kalau kasus kecil, serahkan saja ke lembaga-lembaga terkait, silahkan,” tutup mantan direktur Air Asia ini.