JAKARTA (7 Juni): Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diwanti-wanti agar jangan sampai salah mengelola iuran dana haji karena akan merugikan jemaah. Karena itu, kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dipantau ketat karena mengelola iuran penyelenggaraan haji. "(Kinerja) BPKH ini kita awasi. Jangan sampai seperti itu (pengelolaan salah)," kata anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/6). Menurut Rudi, BPIH selama ini dikelola BPKH. Salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan yaitu melalui investasi syariah. Legislator NasDem itu mengingatkan agar investasi yang dilakukan harus jelas dan pastinya menguntungkan. Jangan sampai BPIH bernasib seperti PT Jiwasraya akibat salah investasi. "Jangan sampai investasi seperti Jiwasraya. Mereka mengelola uang nasabah dimainkan," ungkapnya. Wakil rakyat dari dapil Sumatera Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu menyampaikan, BPKH telah memberikan jaminan pengelolaan yang dilakukan secara baik dan tepat. Hal itu berdasarkan pengakuan Kepala BPKH Anggito Abimanyu. “Tapi kalau kita mau ketahui yang pasti tentunya melalui audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," tegasnya. Selain itu, Rudi menyambut baik keputusan pemerintah yang membolehkan calon jemaah haji (calhaj) 2021 menarik BPIH yang telah dilunasi. Penarikan pelunasan tersebut tak akan menghilangkan status mereka menjadi calhaj 2022. Namun, Rudi juga meminta jemaah bijak mengambil keputusan apakah akan menarik atau tetap menyimpan di BPKH. Keputusan harus disesuaikan dengan kebutuhan. "Kalau tidak terlalu mendesak, sebaiknya tetap disimpan. Kalau mereka butuh tidak ada salahnya mengambil untuk kepentingan yang lebih penting," pungkasnya. (RO/*)