Jakarta - Komisi VII akhirnya sepakat dalam menetapkan volume asumsi dasar subsidi BBM jenis minyak tanah dengan kisaran 0.7 juta kiloliter sesuai usulan pemerintah sementara untuk gas elpiji 3kg bersubsidi dengan kisaran 6.500 sampai 6.650 juta kiloliter dalam Anggaran Tahun 2016. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan volume subsidi BBM jenis minyak tanah berkisar pada 0.7 juta kiloliter sedangkan elpiji dengan kisaran 6.602 juta kiloliter sebagai patokan dalam RAPBN 2016 dalam rapat kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR, di Senayan, Rabu (24/6). Menyikapi usulan pemerintah inisetiap anggota fraksi di Komisi VII memberikan argumentasi dan pemikiran terhadap angka yang diusulkan oleh Pemerintah khusunya Kementerian ESDM. Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai NasDem Kurtubi sepakat dengan besaran angka usulan pemerintah terhadap volume subsidi BBM jenis minyak tanah. Namun demikian untuk volume subsidi gas elpiji 3kg diusulkan lebih tinggi dari pemerintah dengan kisaran 6.650 juta kiloliter. Walaupun angka yang diusulkan pemerintah saat ini lebih tinggi ketimbang kisaran pada APBN-P Tahun 2015. Ia beralasan, usulan kenaikan angka konsumsi elpiji 3kg yang diajukannya untuk mengakomodir daerah yang akan dikonversi dari minyak tanah ke elpiji 3kg dari yang telah diperhitungkan oleh pemerintah. Selain itu sebagai cadangan jika ada kenaikan (harga) gas elpiji 12kg. Dalam kesempatan rapat ini Menteri ESDM Sudirman Said mengemukakan bahwa pemerintah memang melakukan konversi minyak tanah ke elpiji 3kg di tahun 2016 ini. Ia juga mengemukakan fokus wilayah yang akan menjadi daerah konversi yaitu di tiga titik wilayah timur Indonesia, Pulau Sumbawa, Maluku dan Papua. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Pemda TK II Kabupaten dan Kota yang kemudian dikompilasi secara nasional. Menurutnya, memang perlu ada solusi untuk menjaga harga gas elpiji 3kg tetap stabil, selama ada disparitas harga tentu akan jadi masalah permanen. “Seketat apapun kita mengontrol selalu akan terimigrasi, kalau harganya makin lebar dilemanya adalah gas elpiji 12 kg tidak mungkin terus menerus ditekan pada waktu harga dunia naik, dan tentunya kita harus mengikuti,” ujar Sudirman. Menurut Sudirman Said, saat ini pemerintah sedang memikirkan satu single platform sebagai solusi permanen kedepannya. Ini akan bisa dilaksanakan alau nanti suatu ketika kita mempunyai data tunggal. Dimana orang-orang yang berhak mendapatkan subsidi akan diberikan satu kartu. Kartu ini nantinya akan berlaku juga untuk kesehatan, elpiji 3kg sampai kepada listrik. “Ini telah kita bicarakan dengan PLN,” tegasnya. Tahun ini kita akan uji coba di tiga daerah, Batam, Bali serta Tarakan. Mudah-mudahan tahun depan dapat diperluas. “Jadi subsidi yang diberikan tidak dalam bentuk produk atau kepada perusahaan akan tetapi langsung kepada masayarakat,” pungkasnya.