Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah meminta simpang siur wacana impor beras satu juta ton dari Vietnam dikroscek terlebih dulu kebenarannya. Karena menurutnya, dalam rapat-rapat dengan Komisi IV, baik pihak Kementerian Pertanian maupun Badan Urusan Logistik (Bulog) selalu menyatakan stok beras relatif aman. Dalam paparan mereka, ketersediaan beras itu bisa memenuhi kebutuhan hingga Februari tahun depan. "Pak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman – red) juga menyatakan kepada kita di Komisi IV dengan kondisi kemarau yang relatif panjang masih bisa panen," ungkap Sulaiman saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jumat (16/10). Berdasar pengamatannya, Sulaeman juga melihat beberapa daerah lokasi kebakaran hutan pun masih bisa melakukan panen, salah satunya daerah Palembang. "Sekali pun beberapa daerah terkena dampak kebakaran, tetapi mereka masih bisa survive melakukan panen raya," ujarnya. Dengan penjelasan pihak kementerian pertanian yang menyebut stok beras relatif aman, legislator dari Papua ini sepakat perlunya koordinasi terlebih dulu dari beberapa kementerian untuk menentukan perlu tidaknya pembukaan keran impor beras. "Memang, kebijakan impor itu domain menteri perdagangan. Yang terpenting, adanya koordinasi intens dengan kementerian terkait sebelum mengambil keputusan, agar tidak merugikan para petani," anjur Sulaiman. Di sisi lain, Sulaiman menilai pernyataan Wakil Presiden dan Menteri Perdagangan terkait kemungkinan impor beras hanya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Dengan kata lain, hal itu akan ditempuh dalam kondisi mendesak, yaitu ketika stok beras dalam negeri tak mampu mencukupi kebutuhan nasional. Sulaiman tidak bisa berkomentar banyak terkait adanya statement berbeda antara Presiden Jokowi dan pembantunya terkait impor beras. Dalam berbagai forum atau pun pernyataan di media, Jokowi selalu menyebut tidak ada pembukaan keran impor. Namun pernyataan sebaliknya dilontarkan oleh Wakil Presiden dan Menteri Perdagangan yang secara implisit membuka kemungkinan Impor beras. "Para pembantu presiden ini harus saling berkoordinasi agar tidak memberikan keterangan yang salah. Sehingga presiden juga tidak perlu mengambil keputusan yang dianggap tidak baik oleh publik akibat memperoleh keterangan dari sumber yang keliru," tukas anggota Fraksi NasDem ini. Sulaiman secara tegas menyesalkan kesimpangsiuran informasi soal keran impor beras yang terjadi karena lemahnya komunikasi timbal balik dari para pembantu presiden. Lebih lanjut, dia mengimbau jika terjadi kesimpangsiuran informasi, hendaknya masyarakat bertumpu pada pernyataan presiden, selalu pengambil keputusan tertinggi. "Semestinya keputusan presiden itulah keputusan final, sehingga tidak boleh ada gangguan dari pembantunya atau siapa pun yang membuat pernyataan sendiri. Itulah (Pernyataan presiden – red) yang seharusnya menjadi konsumsi publik. Percayalah, ini (pernyataan presiden) yang pasti akan dipegang dan didengar oleh masyarakat," tutur Sulaiman mengakhiri perbincangan.