Jakarta – Indikasi melesetnya pendapatan negara sebesar Rp 290 triliun dari target Rp 1.822,5 trilliun, ternyata sudah diprediksi jauh hari oleh anggota Komisi XI DPR, Donny Imam Priambodo. Masih lemahnya geliat perbaikan ekonomi hingga akhir 2015 menjadi sinyal kuat, bahwa pelemahan ekonomi akan berlanjut pada 2016. Hal itu telah membawa dampak langsung terhadap sektor swasta, di mana beberapa perusahaan mengalami kejatuhan, bahkan ada yang sudah bangkrut. Fenomena itu, menurut Donny akan berdampak langsung terhadap penerimaan negara, khususnya sektor pajak yang menurun drastis. Faktor lain yang turut mempengaruhi turunnya penerimaan negara adalah harga minyak dunia yang mencapai titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Harga minyak di bawah USD 35 per barrel merupakan harga paling tidak ekonomis dalam usaha penjualan minyak oleh negara. Angka itu jauh di bawah asumsi harga minyak dalam APBN 2016, yakni sebesar 50 USD per barel. “Sudah benar langkah pemerintah mengoreksi pendapatan negara 2016, sebab tren pelemahan ekonomi global dan penurunan harga minyak itu faktor utama menurunnya penerimaan negara. Keduanya belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan,†tutur anggota Fraksi Partai NasDem dari Dapil Jateng III ini. Di samping inisiatif mengoreksi target pendapatan, Donny juga mengimbau pemerintah untuk berhati-hati menetapkan kebijakan fiskal. Hal itu perlu diingatkan, karena setiap keputusan akan berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Dia mengibaratkan langkah fiskal itu seperti “makan buah simalakama,†di mana setiap langkah menyertakan efek tak terhindarkan. “Jangan menyurutkan pemerintah juga dalam mengeluarkan kebijakan ekonominya, karena kondisinya serba tidak menguntungkan,†tambah Donny saat wawancara via telepon, Kamis (18/02). Di sisi lain, Donny melihat banyaknya desakan terhadap pemerintah untuk mengetatkan belanja negara juga bukan pilihan populis. Konsekuensi yang akan muncul adalah kian terpuruknya ekonomi, karena banyak perusahaan bergantung pada proyek pemerintah. Padahal, di tengah buruknya catatan pendapatan dan belanja sektor swasta, penyerapan anggara negara bisa menjadi stimulan untuk menggairahkan pasar. “Penyerapan negara itu sangat penting, karena sektor swasta nyata-nyata tidak bisa diandalkan untuk menjaga belanja masyarakat saat ini,†imbuhnya. Terlepas dari semua persoalan di atas, dia tetap berharap agar pemerintah memperbaiki sistem pajak nasional, berupa modernisasi database wajib pajak. Inovasi ini, menurutnya suatu keniscayaan, mengingat tren pendapatan negara dari sektor pajak selama ini mencatat angka 60% APBN. Stimulus pajak juga bisa menjadi opsi lain terhadap kebijakan fiskal negara. “Stimulusnya bisa berupa tax holiday atau mungkin bantuan yang meringankan pajak. Itu sangat membantu pelaku usaha walau ada konsekuensi lain juga,†ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memproyeksikan pendapatan negara pada 2016 akan meleset sebesar 290 triliun. Proyeksi itu menjadi pertimbangan bagi pemerntah untuk melakukan revisi APBN setelah mei mendatang.