JAKARTA (1 Desember): Anggota DPR RI Martin Manurung mendorong pemerintah untuk menetapkan status bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Sumatra sebagai bencana nasional. Tujuannya, untuk memutus lingkaran setan susahnya penanganan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).Martin mengatakan, saat ini dalam penanganan bencana di Sumatra, khususnya di Sumut, kita seperti terjebak dalam lingkaran setan. Muncul serangkaian peristiwa yang saling terkait dan saling memperburuk situasi, sehingga penanganan bencana menjadi lambat. Banyak pihak terjebak di dalamnya dan tidak ada solusi yang cepat.Ada peristiwa penjarahan toko karena korban bencana sudah kehabisan bahan makanan. Penyebabnya adalah bantuan logistik yang terhambat sampai lokasi. Bantuan susah untuk sampai lokasi karena jalan yang terputus, truk pengangkut bantuan kekurangan BBM, dan jaringan telekomunikasi putus. Jaringan telekomunikasi putus karena kerusakan infrastruktur, terutama karena listrik padam. Martin menegaskan, lingkaran setan tersebut harus segera diputus. Perlu ada penanganan terpadu yang dipimpin pemerintah pusat. Karena itu, mempertimbangkan kompleksnya masalah, luasnya wilayah terdampak, serta keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, maka menurut Martin sudah layak jika pemerintah pusat menetapkan bencana di Sumatra sebagai bencana nasional. "Kita ini berkejaran dengan waktu. Korban butuh pasokan logistik. Dengan ditetapkannya status menjadi bencana nasional, lingkaran setan tadi bisa diputus, penanganan bisa terpadu," kata Martin dalam keterangannya, Senin (1/11/2025). Dengan begitu, lanjut Martin, pemerintah pusat bisa memimpin dan mengkoordinasikan semua pihak terkait untuk melakukan penanganan bencana menjadi lebih cepat lagi."Penanganan terpadu adalah kunci dari percepatan penanganan bencana ini," tandas Martin.Secara khusus, Martin menyoroti tentang pasokan BBM. Ia meminta pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait dan Pertamina untuk mempercepat distribusi BBM, terutama di jalur distribusi logistik dan wilayah terdampak bencana. Tujuannya untuk memastikan truk pengangkut logistik tidak tersendat karena susah mendapatkan BBM. “Di daerah pendukung yang ada di sekitar wilayah terdampak dan jalur-jalur distribusi, pasokan BBM harus tersedia, terutama solar. Bagaimana truk logistik mau jalan kalau solar langka? Begitu pun dengan alat-alat berat yang membuka dan memperbaiki jalur yang terputus serta melakukan pemulihan infrastruktur dasar juga harus dipastikan mendapatkan pasokan BBM yang cukup," pungkas Martin. (RO/*)