Jakarta - Semua partai politik menyatakan tekad untuk mewujudkan politik yang membangun peradaban. Kekuasaan memang harus diraih agar ideologi partai bisa dijalankan, namun bukan berarti segala cara dihalalkan. Salah satu partai tersebut adalah Partai NasDem. Hal ini seperti diungkapkan oleh Fungsionaris DPP Partai NasDem Willy Aditya. Menurut Willy, di sebuah negara demokrasi, politik bisa membangun sebuah peradaban, namun di sisi lain juga bisa menghancurkan perdaban. Politik, ujarnya, harus dianggap sebagai metode yang memanusiakan manusia dalam proses pertarungan meraih kekuasaan. Dikatakan, jauh sebelum dikenal sistem berpolitik, pertarungan kekuasaan tradisional dilakukan secara barbar untuk meraih kekuasaan. “Partai harus lahir dengan mengedepankan politik gagasan yang menjadi inti dari kompetisi dan kontestasi dalam politik, yang kita sering sebut sebagai pertarungan ideologis. Bukan pertarungan yang, misalnya, mengedepankan uang dengan cara-cara yang transaksional,†ujarnya, seperti dikutip dari Suara Pembaruan (SP), Selasa (12/9) Dia menegaskan, sejak didirikan, Partai NasDem mengantitesis situasi yang biadab tersebut dengan sebuah virtue (kebajikan) politik. Salah satu contohnya adalah menolak dana saksi yang menggunakan uang APBN dan menolak dana aspirasi anggota DPR yang menjadi pemborosan uang negara. “Sejauh ini, dari semua partai yang memiliki platform yang clear and clean, adalah Partai NasDem dengan konsepsi Restorasi Indonesia. Jadi, tidak hanya mengedepankan figur (citra ketokohan) semata,†katanya. Menurut Willy, partai adalah pilar demokrasi dan keberadaannya adalah niscaya dalam konstestasi dalam demokrasi. Tugas sejarah partai tidak hanya berpolitik untuk semata-mata meraih kekuasaan namun juga berpolitik kerakyatan yang mengedepankan kepentingan jangka panjang, yaitu kesejahteraan, keadilan dan kebahagian masyarakat.