JAKARTA (1 Juli): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, mengungkapkan ketimpangan anggaran yang terjadi di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dari Rp418,48 miliar anggaran, 84% habis untuk belanja pegawai dan operasional rutin. "Saya agak syok juga melihat bahwa anggaran ini hanya RP418,48 miliar, di mana anggaran ini 84 persennya tersedot untuk belanja pegawai dan sisanya operasional rutin, dan saya tidak melihat satu pun anggaran yang mendukung fungsi substantif daripada institusi ini. Bagaimana mereka mau melakukan fungsi-fungsi substantifnya? Bagaimana mungkin ini bisa kita lakukan dengan baik? Kalau kemudian kualitas dan mutunya juga tidak bisa terjaga," tegas Erna dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan DJBK Kementerian PU di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Legislator NasDem dari Dapil Bengkulu itu pun menyoroti kontradiksi antara janji perbaikan tata kelola dengan alokasi anggaran yang ada. "Menteri mengatakan ada kebocoran 40 persen dan ingin fokus pada perbaikan tata kelola. Namun, anggarannya tidak matching. Saya yakin lagi bahwa leaking (bocor) yang terjadi sekarang ini 40 persen, ini angkanya akan meningkat kalau kemudian anggaran DJBK ini zero. Maka ini perlu perhatian khusus bagi kita semua," tukasnya.Erna pun mendesak Kementerian PU segera melakukan evaluasi distribusi anggaran. Ia menekankan perlunya pergeseran prioritas agar fungsi pengawasan mendapatkan porsi yang memadai. Menurutnya, ini krusial agar percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar target fisik, namun tetap menjamin akuntabilitas serta ketahanan infrastruktur jangka panjang bagi masyarakat."Saya pikir mungkin nanti ada pembahasan lebih lanjut sehingga tidak ada ketimpangan dalam penganggaran, karena kita ingin memastikan kualitas pembangunan infrastruktur yang akan kita bangun dan akan kita lakukan percepatan," pungkasnya. (dpr.go.id/*)