NasDem mendukung sepenuhnya roadmap kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun peta jalan (roadmap) ini masih perlu penjelasan detail dari Kemenkes. “Setelah adanya penjelasan yang detail dari Kementerian Kesehatan terkait mekanisme anggaran serta detail penggunannya, saya pribadi dan Fraksi NasDem akan mendukung sepenuhnya roadmap kesehatan dari Ibu Nila F. Moeloek,” kata Amelia Anggraini, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/6). Namun demikian, menurut Amelia, roadmap itu sendiri masih butuh detailing sehingga pembahasannya ditunda. Penundaan ini bukan berarti menolak terhadap gagasan roadmap yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan alokasi kesehatan sebesar lima persen dari APBN sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Terkait penundaan itu sendiri, Amelia menerangkan bahwa roadmap tersebut belum sempurna. Hal itu disebabkan Kemenkes belum bisa memberikan detail penggunaan anggaran kesehatan lima persen tersebut. “Kami (komisi IX – red) tidak ingin menyetujui anggaran yang tidak diketahui ditujukan untuk apa? Programnya apa saja? Rinciannya bagaimana?” terang salah satu srikandi Fraksi NasDem ini. Sesuai amanat UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pasal 171), pemerintah harus mengalokasikan dana kesehatan minimal sebesar lima persen dari APBN. Untuk memenuhi angka minimal tersebut, Kementerian Kesehatan tengah berupaya membuat roadmap penyusunan alokasi anggaran kesehatan untuk dimasukan dalam pembahasan APBN agar alokasi yang diamanahkan UU tersebut dapat terpenuhi. Untuk membahas roadmap pengalokasian anggaran tersebut, Komisi IX bersama Menteri Kesehatan, Nila Moeloek berserta jajarannya, melakukan Rapat Kerja (Raker). Raker dipimpin oleh Ketua Komisi IX, Dede Yusuf didampingi oleh wakil pimpinan komisi IX lainnya. Salah satu kesimpulan dari Raker tersebut, komisi IX meminta penundaan pembahasan roadmap alokasi anggaran kesehatan tersebut. Komisi IX menilai masih perlu penyempurnaan secara detail dari pengalokasiaan anggarannya. Komisi IX juga menilai masih banyak permasalah dalam bidang kesehatan, semisal masih minimnya fasilitas Kesehatan, jumlah tenaga kesehatan hingga ketersediaan dalam pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin.