Jakarta - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II bergulir semakin kencang. Wacana itu semakin kuat dikaitkan dengan keberadaan Panitia Kerja (Panja) konektivitas transportasi laut yang telah dibentuk oleh Komisi V DPR RI. Panja ini dibentuk bulan Mei lalu, bertujuan memberi masukan terhadap pemerintah dalam berbagai program kelautan, salah satunya tol laut. Dalam perkembangannya, dalam Panja itu bergulir keinginan untuk menelisik kasus yang menghangat seputar Pelindo II. Keingingan itu berkembang seiring wacana Pansus Pelindo II pasca penggerebekan Bareskrim Polri ke kantor Pelindo II yang memicu ketegangan antara Direktur Pelindo II RJ Lino dengan pihak kepolisian. Terkait wacana itu, anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi menjelaskan bahwa Pansus Pelindo II masih bersifat usulan. Pembentukan Pansus masih meminta dukungan dari berbagai fraksi, di mana setiap fraksi minimal memiliki 10 orang pendukung. “Nantinya akan diputuskan dalam rapat pleno paripurna,” ujar Taufiq. Selaku anggota Fraksi NasDem, Taufiq menjelaskan bahwa fraksinya akan mendukung sepenuhnya Pansus Pelindo II. Dalam kacamata legislator yang mewakili Dapil Jatim II ini, pengusutan kasus Pelindo II selayaknya dilakukan melalui Pansus, bukan Panja. Pansus menjalankan kewenangannya secara menyeluruh dengan melibatkan anggota DPR lintas komisi. Sementara Panja hanya menjalankan fungsinya dalam linkup komisi DPR. Oleh karena itu, Taufiq menegaskan bahwa kasus Pelindo II yang notabene merupakan bagian dari mata rantai masalah kemaritiman kita, selayaknya dilihat dalam kacamata yang besar melalui Pansus. “Untuk mendapatkan sebuah informasi yang komprehensif tentang kasus tersebut, harus dilakukan oleh lintas komisi,” tutur Taufiq. Berkaca dari pengalaman Pansus DPR sebelumnya dalam kasus bank Century, Taufiq memberi catatan bahwa selayaknya Pansus Pelindo II menelurkan temuan yang signifikan. Jika yang terjadi hanya seperti kasus Century, yang menguap tanpa hasil memadai, menurut Taufiq hal itu akan menjadi preseden buruk bagi kinerja dewan.