Jakarta – Sekretaris Fraksi NasDem Syarief Abdullah Alkadrie turut berkomentar mengenai wacana popularitas menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi – JK. Hasil survei Poltracking Indonesia memaparkan, tak satu pun kader NasDem yang duduk sebagai menteri dianggap berkinerja baik, menurut persepsi publik. Dari 10 peringkat teratas daftar menteri, tak satu pun kader NasDem masuk di dalamnya. Bagi Syarif, hal itu bukan masalah, mengingat esensi kerja tak harus diekspos ke publik. “Yang penting itu kerjanya, persepsi publik kan dilihat dari sejauh mana menteri itu dikenal melalui pemberitaan media massa. Saat ini, yang gemar melakukan seremoni jauh lebih terkenal,†ungkapnya ketika ditemui di Gedung Nusantara I Komplek MPR/DPR, Rabu (21/10) Politisi dari Kalimantan Barat ini juga mengingatkan, bahwa dua kursi kementerian yang saat ini diduduki kader NasDem adalah kementerian dengan nomenklatur baru. Posisi itu membuat menteri terkait harus melakukan berbagai penyesuaian kerja dan relasi pembenahan institusi sesuai regulasi yang ada. “Ibu Siti Nurbaya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH – red), sebelumnya kan itu dua kementerian terpisah. Ada juga Pak Ferry Mursyidan Baldan di kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya gabung dengan Kemendagri. Itu butuh penyesuaian kerja,†jelasnya. Ia menambahkan bahwa harmonisasi kerja antara nomenklatur yang baru dengan perangkat kerja di bawahnya serta mitra kerja dengan DPR memerlukan waktu. “Media kan gak meliput bagaimana dua menteri tersebut melakukan kerja-kerja terkait nomenklatur barunya,†urai anggota Komisi V DPR ini. Namun demikian, Syarief mengapresiasi satu tahun kinerja kedua menteri itu. Ia mencontohkan masa kepemimpinan Siti Nurbaya, yang mencatat sejarah pertama dalam perjalanan Republik Indonesia, di mana orang-orang dan perusahaan pelaku kejahatan pembakaran hutan mendapat sanksi tegas. Syarief melanjutkan bahwa apa yang dilakukan Menteri KLH Siti Nurbaya sangat mengesankan, karena telah mengajukan tuntutan perdata senilai 7,9 triliun kepada 3 perusahaan terduga pelaku pembakaran hutan. Tak hanya itu, menteri juga mengganjar para pengusaha nakal itu dengan 3 aksi tegas sekaligus, yakni gugatan perdata, sanksi administrative, dan pidana. Di lingkungan Kementerian Agraria, Ferry Mursyidan Baldan dinilainya berhasil mengelola pendataan pertanahan. “Saat ini pengurusan izin terkait pertanahan sangat mudah. Itu daya ukur yang harus kita lihat,†tandas Syarief. Syarief berharap kedua menteri itu bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat melalui program-programnya yang populis. Dengan begitu, menurutnya rakyat akan mengenang hasil kerjanya ketimbang pameran seremoni belaka.