Jakarta - Insiden pembakaran rumah ibadah di Aceh Singkil mendapat sorotan dari para anggota dewan di parlemen. Taufiqulhadi, anggota Komisi III DPR sangat menyayangkan kejadian itu. "Ini (pembakaran rumah ibadah - red) bukan budaya serta karakter masyarakat Aceh," tegas legislator berdarah Aceh ini. Taufiq menjelaskan kejadian di Singkil itu salah satunya disebabkan oleh lemahnya komunikasi antar umat beragama di sana. Agar kejadian serupa tak terulang lagi, langkah awal yang perlu ditempuh yaitu perbaikan komunikasi antar umat beragama. Sebelumnya, diketahui bentrokan warga terjadi di Aceh Singkil menelan satu koban jiwa dan empat lainnya luka-luka (13/10/2015). Bentrokan itu dipicu oleh kesalahpahaman terkait penertiban rumah ibadah yang oleh warga dianggap bermasalah lantaran tidak memiliki izin. Penertiban yang rencananya akan dilakukan 19 oktober, ternyata terlebih didului oleh tindak anarkhis pembakaran rumah ibadah oleh warga. Tindak pembakaran inilah yang memicu terjadinya bentrokan antara mereka yang membakar dengan warga yang menjaga tempat ibadah. Dalam kondisi ini, Taufiq berharap tak ada pihak-pihak yang mencoba memperkeruh suasana yang sudah mulai kondusif. Dalam hematnya, kasus ini juga harus dilihat dengan kacamata Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait kerukunan umat beragama. "Walau di dalamnya ada kekurangan atau kelebihan (SKB – red) tapi kan masih berlaku," kata Taufiq. Jika ada persoalan keluar dari kesepakatan yang tertuang dalam SKB tersebut, Taufiq meminta semua pihak tak mengambil cara-cara hukum sendiri. Seharusnya, hal itu dilaporkan kepada pihak berwenang baik dari instansi pemerintah mau pun penegak hukum. Anggota Fraksi NasDem ini menambahkan, bila prosedur pendirian suatu rumah ibadah telah terpenuhi, maka pihak berwenang harus menjelaskan secara detail kepada publik. Di sisi lain, dengan status daerah istimewa serta pemberlakuan syariat Islam di provinsi Aceh, Taufiq sangat berharap masyarakat Aceh menjaga status itu dengan menampilkan wajah Islam yang baik dan toleran. Dalam hemat Taufiq, isu terkait Islam dan keberagaman di Aceh sangatlah sensitif, sehingga semua pihak harus lebih hati-hati terhadap semua upaya yang memancing gejolak di dalamnya. "Status tersebut (daerah istimewa dan syariat islam – red) akan menjadi sorotan dan takaran baik buruknya wajah Islam di Aceh. Jangan sampai orang mencibir terhadap status yang telah diberikan," pintanya. Taufiq kecewa dengan kesigapan pihak keamanan yang lambat mendeteksi dan mencegah insiden pembakaran rumah ibadah di Aceh. Untuk itu, perlu meningkatkan kemampuan pihak keamanan terkait deteksi dini terhadap segala perkembangan di masyarakat. Menutup pandangannya, Taufiq mendorong agar persoalan ini diselesaikan dengan bijak, dan pihak muspida maupun tokoh masyarakat Aceh perlu duduk bersama menyelesaikan persoalan itu. Pada kesempatan berbeda, anggota komisi I DPR, Prananda Paloh juga menyayangkan terjadinya insiden SARA di Aceh Singkil. “Saya menyesalkan peristiwa diskriminasi SARA masih ada di negeri kita,†sesalnya. Pemuda berdarah Aceh ini memandang bahwa ibadah adalah hak warga negara yang sangat mendasar yang dijamin oleh konstitusi, dan wajib dilindungi oleh negara. Atas pertimbangan itu, dia menghimbau aparat keamanan untuk menyelidiki kasus tersebut, dan menindah tegas pihak-pihak yang terlibat sebagai pemicu kerusuhan. Dalam hemat Nanda, hukum syariah islam yang diterapkan di Aceh tetap memiliki dasar yang kuat untuk tidak mentolerir tindakan diskriminatif. Sebaliknya, keistimewaan yang diberikan kepada provinsi Aceh justru menunjukkan bahwa bangsa kita sangat menghargai dan memelihara keberagaman. Nanda mengingatkan semua pihak agar waspada terhadap aliran atau sekte tertentu yang berpotensi merusak jalinan keberagaman itu. “Kita harus benar-benar waspada pada aliran tertentu yang senafas dengan ISIS, Al Qaeda dan jaringan teroris global lainnya yang sedang melakukan radikalisasi sosial,†tegasnya. Lebih lanjut, legislator termuda kedua di senayan ini berharap kepala daerah lebih optimal dalam mejaga kerukunan umat beragama, sekaligus memastikan insiden serupa tak terulang lagi. Dia juga mengimbau agar masyarakat dan media menjadi mitra yang solid untuk menghadapi gerakan-gerakan radikal yang mengoyak toleransi dan kerukunan beragama. “Dengan jaminan kepastian dan keamanan negara, deskriminasi dan intoleransi tidak akan terjadi lagi,†pungkasnya.